PARIGI MOUTONG – Pelayanan kesehatan di RSUD Raja Tombolotutu, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, tetap diupayakan berjalan optimal meskipun masih menghadapi kendala administratif di lapangan.
Hal itu disampaikan Direktur RSUD Raja Tombolotutu, Astar, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Parigi Moutong yang dipimpin Sutoyo, Senin, 6 April 2026.
Dalam rapat tersebut, Astar menjelaskan bahwa pihak rumah sakit terus mengimbangi pelaksanaan program Berani Sehat dan Sehat Bersama. Program tersebut mencakup berbagai layanan, termasuk pemulangan jenazah secara gratis yang telah diberlakukan sejak Juli 2025 hingga saat ini.
Namun, pelaksanaan program di lapangan masih menghadapi hambatan, terutama terkait kelengkapan administrasi kependudukan masyarakat. Astar menyebutkan bahwa masih banyak warga di wilayah kerja RSUD Raja Tombolotutu yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), sementara dasar pelayanan kesehatan gratis mengacu pada Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Ketidaksinkronan pemahaman ini yang terkadang menghambat pelayanan,” ujarnya.
Meskipun demikian, pihak rumah sakit tetap berkomitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tetap diberikan sambil mendorong warga untuk segera melengkapi dokumen administrasi dalam batas waktu 3 x 24 jam, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).
Astar juga berharap adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya administrasi kependudukan guna mendukung kelancaran akses layanan kesehatan.
Selain itu, ia menilai koordinasi lintas sektor perlu diperkuat agar program pelayanan kesehatan gratis dapat berjalan lebih maksimal.
RDP tersebut merupakan bagian dari upaya evaluasi dan penguatan pelayanan publik di sektor kesehatan. Dalam forum itu, DPRD menghadirkan tiga direktur rumah sakit di wilayah Parigi Moutong, Dinas Kesehatan, 24 puskesmas, serta Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) dan pimpinan BPJS.*
