PARIGI MOUTONG – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 tingkat kabupaten di Auditorium Kantor Bupati, Senin (30/3/2026). Forum ini menjadi tahapan penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah tahun mendatang dengan fokus pada penguatan sumber daya manusia (SDM) dan sektor pertanian.
Kegiatan tersebut diikuti oleh unsur DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perangkat daerah, para camat, serta tokoh masyarakat. Sejumlah narasumber dari tingkat provinsi dan kabupaten turut memberikan masukan, baik secara langsung maupun daring, guna menyempurnakan rancangan awal RKPD.
Ketua panitia, Karim, S.IK, menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD merupakan forum tahunan yang mengintegrasikan berbagai usulan dari tingkat desa dan kecamatan, termasuk pokok-pokok pikiran DPRD, agar selaras dengan kebijakan nasional dan daerah. Ia menekankan bahwa RKPD harus menjadi rujukan utama dalam penentuan program prioritas, bukan sekadar dokumen administratif dalam penyusunan anggaran.
Dari sisi capaian pembangunan, sejumlah indikator menunjukkan tren positif. Angka kemiskinan menurun dari 14,2 persen pada 2024 menjadi 13,51 persen pada 2025. Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 3,59 persen menjadi 3,92 persen, dengan sektor pertanian tetap menjadi penopang utama. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami kenaikan dari 69,48 menjadi 69,99. Selain itu, angka stunting berhasil ditekan dari 28,5 persen pada 2023 menjadi 22,3 persen pada 2024.
Dalam arah kebijakan, pemerintah daerah tetap mengacu pada empat pilar pembangunan, yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Program layanan kesehatan gratis, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan sektor ekonomi berbasis pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi fokus utama.
Adapun tema pembangunan RKPD 2027 yang diusung adalah “Akselerasi Penguatan Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan di Bidang Pertanian yang Didukung Infrastruktur yang Merata.” Tema ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas SDM sebagai penggerak utama sektor unggulan daerah.
Untuk mendukung tema tersebut, pemerintah daerah menetapkan lima prioritas pembangunan, mulai dari peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan infrastruktur, hingga penguatan tata kelola pemerintahan.
Musrenbang ini menjadi bagian dari upaya menyelaraskan berbagai kepentingan pembangunan sekaligus memastikan arah kebijakan yang disusun tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat.*
