PARIGI MOUTONG – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tengah mengapresiasi kerja keras Bupati Parigi Moutong beserta jajarannya yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018.
“BPK memandang perlu menyampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, untuk tahun-tahun mendatang dapat lebih meningkatkan lagi kualitas informasi dan akuntabilitas laporan keuangannya,” kata Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi tengah, Muhaimin Marpaung dalam sambutannya pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2018, Selasa (28/5).
Muhaimin mengatakan, opini WTP adalah cerminan akuntabilitas dan bila suatu entitas memiliki akuntabilitas yang memadai, merupakan modal yang cukup untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik. Dengan kata lain, peningkatan akuntabilitas tidak lain merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menghasilkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.
Muhaimin juga berharap kepada pimpinan dan anggota DPRD beserta jajarannya dapat memanfaatkan serta menggunakan informasi yang mereka sampaikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut.
Target Ardi Selaku Sekda Terwujud
Salah satu target Ardi Kadir ketika baru dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda), 31 Juli 2017 adalah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Alhasil, target Ardi Kadir tersebut bisa terwujud sebelum dirinya menyelesaikan tugasnya sebagai Sekda.
Diketahui opini WTP merupakan penilaian tertinggi atas tata kelola keuangan suatu daerah atau instansi pemerintah dari BPK RI.
“Meski bukan pekerjaan yang mudah, namun kami tetap optimis predikat WTP dapat dicapai,” ujar Ardi Kadir kepada SonguLara, di rujab bupati, 9 Agustus 2017.
Saat itu, Ardi menyebutkan, ada tiga hal yang menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi jika mau meraih predikat WTP, yaitu penyelesaian tagihan TP/TGR, pembenahan aset daerah, dan penertiban atas kepatutan pengelolaan keuangan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Ketiga permasalahan yang saya sebutkan tadilah yang menjadi penyebab Parigi Moutong selalu gagal meraih predikat WTP dari BPK ,” jelas Ardi.
Olehnya kata Ardi, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak, agar target yang dimaksud dapat terealisasi.
“Butuh komitmen dari seluruh pihak, tujuan meraih predikat WTP tak mungkin terwujud, jika kita jalan sendiri – sendiri,” tandas Ardi.
Sekedar mengingatkan, sejak dimekarkan tahun 2002 lalu, belum sekalipun Kabupaten Parigi Moutong meraih predikat WTP. Bahkan pada tahun 2007 hingga 2009, Kabupaten Parigi Moutong tiga tahun berturut-turut mendapatkan opini disclaimer dari BPK RI. Disclaimer merupakan predikat terburuk dari BPK RI. Setelah itu, hingga tahun 2017, tata kelola keuangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong hanya mampu meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hingga akhirnya, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong meraih prestasi tertinggi dengan mendapat opini WTP.
Ardi menegaskan, keberhasilan meraih WTP ini berkat kerjasama semua tim dari OPD dengan persiapan sejak tahun lalu, terutama mengenai administrasi aset daerah dan lain-lain yang selama ini agak diabaikan.
“Makanya saya apresiasi semua pihak yang telah bekerja,” kata Ardi kepada Songulara via WhatsApp, Selasa (28/5).
Bupati Anggap Berkah Bulan Ramadhan
Bupati Samsurizal Tombolotutu mengapresiasi kerja keras jajarannya yang tidak mengenal lelah siang dan malam menyelesaikan LHP LKPD, sehingga Kabupaten Parigi Moutong bisa mencapai target opini WTP.
“Saya mengapresiasi seluruh pihak yang ikut terlibat dalam penyusunan LHP LKPD Kabupaten Parigi Moutong, Alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan,” kata Samsurizal.
Ia mengatakan, hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong tahun ini merupakan berkah bulan ramadhan dan ikhtiar seluruh pihak yang terkait.
“Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada seluruh pihak yang telah membantu berkontribusi sehingga LHP LKPD Parigi Moutong bisa meraih opini WTP. Semoga kedepan kita bisa terus mempertahankan predikat ini,” ujar Bupati dua periode ini.
Menurutnya, opini WTP merupakan bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam mengelolah keuangan suatu daerah secara transparan dan akuntabel.
“Predikat ini bukan untuk gagah-gahan, tapi ini adalah bukti bahwa pengelolaan keuangan dikelola secara transparan dan akuntabel,” ujarnya. IWAN
