PARIGI MOUTONG, SONGULARA.COM – Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, membawa sejumlah persoalan mendasar pembangunan daerah ke pemerintah pusat. Mulai dari kerusakan jalan dan jembatan, kebutuhan rumah layak huni, jaringan irigasi, hingga keterbatasan akses telekomunikasi di wilayah pelosok.
Berbagai kebutuhan tersebut dipaparkan Erwin saat melakukan audiensi dengan Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Perumahan dan Sarana dan Prasarana Permukiman, Ronny Hutahayan, bersama jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Erwin meminta dukungan anggaran pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, perumahan, transportasi, serta pemerataan akses digital di Kabupaten Parigi Moutong.
“Selaku pemerintah daerah, kami mengusulkan dukungan anggaran pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, perumahan, transportasi, hingga pemerataan akses digital,” ungkap Erwin.
Menurutnya, kebutuhan tersebut berkaitan erat dengan kondisi geografis Parigi Moutong yang memiliki wilayah daratan seluas 6.231,85 kilometer persegi, perairan sekitar 16.000 kilometer persegi, serta garis pantai sepanjang 510 kilometer.
Dengan cakupan 23 kecamatan, 278 desa, dan lima kelurahan, pemerataan pembangunan membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai agar konektivitas dan pelayanan masyarakat dapat menjangkau seluruh wilayah.
“Dengan visi Parigi Moutong Maju, Mandiri, Berkelanjutan melalui Gerbang Desa, pemerintah daerah mengarahkan pembangunan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kondisi jalan dan jembatan. Dari total 1.603,89 kilometer jalan kabupaten, baru 502,37 kilometer atau 31,32 persen yang berada dalam kondisi baik. Sementara 977,73 kilometer atau 60,93 persen mengalami kerusakan berat.
Kondisi jembatan juga membutuhkan penanganan. Dari total panjang 527,46 meter, sepanjang 243,34 meter atau 46,17 persen mengalami kerusakan. Pemerintah daerah bahkan mengusulkan pembangunan 28 jembatan baru dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp68,09 miliar.
Di sektor perumahan, pemerintah daerah menghadapi persoalan backlog kepemilikan rumah sebanyak 34.968 kepala keluarga (KK). Dari total 112.300 unit rumah yang tercatat, sebanyak 21.426 unit masuk kategori Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Meskipun program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) telah menjangkau 1.710 unit rumah pada 2026, masih terdapat 19.716 unit RTLH yang membutuhkan penanganan lanjutan.
Erwin juga memaparkan kebutuhan penataan kawasan kumuh seluas 67,086 hektare yang tersebar di 12 kecamatan dan 21 desa/kelurahan.
Persoalan infrastruktur turut menyentuh sektor pertanian. Dari 9.587 hektare jaringan irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten, sebanyak 4.337,16 hektare atau 45,24 persen mengalami kerusakan berat.
Kondisi tersebut menjadi salah satu kebutuhan penanganan untuk mendukung produktivitas pertanian dan keberlanjutan sektor unggulan daerah.
Di bidang telekomunikasi, masih terdapat 94 dari 278 desa yang mengalami blankspot atau memiliki kualitas sinyal rendah. Rasio jaringan internet stabil 4G di tingkat kabupaten baru mencapai 56,18 persen.
“Kami mengusulkan pembangunan BTS di wilayah tersebut, termasuk penyediaan akses internet publik dan penguatan jaringan fiber optic,” kata Erwin.
Menurutnya, keterbatasan jaringan telekomunikasi berdampak terhadap akses pelayanan publik, termasuk kantor desa, puskesmas pembantu, dan sekolah yang berada di wilayah pelosok.
Selain persoalan tersebut, pemerintah daerah juga mengusulkan penguatan konektivitas transportasi laut melalui optimalisasi pelabuhan pengumpan di Parigi, Tinombo, dan Moutong, serta peningkatan layanan penyeberangan Toboli-Wakai.
Salah satu usulan strategis lainnya adalah pembangunan Rest Area Mensung di wilayah utara Parigi Moutong. Kawasan tersebut dinilai memiliki posisi penting karena berada pada jalur penghubung antarkabupaten dan antarprovinsi, khususnya menuju Kabupaten Toli-Toli dan Provinsi Gorontalo.
Pemerintah daerah menyatakan telah menyiapkan lahan melalui proses land clearing, termasuk denah, desain teknis, dan administrasi perencanaan.
Fasilitas yang direncanakan meliputi tempat kuliner, toilet, musala, serta area istirahat. Kehadirannya diharapkan tidak hanya menunjang keselamatan perjalanan, tetapi juga menjadi ruang pemberdayaan UMKM dan promosi potensi daerah.
Seluruh usulan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Parigi Moutong memperoleh intervensi anggaran APBN dan sinkronisasi program lintas kementerian, mengingat keterbatasan kemampuan fiskal daerah dalam memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan.
Kepada Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah mengusulkan penanganan jalan melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), terutama pada ruas jalan produksi pertanian dan pesisir yang mengalami kerusakan berat.
Sementara kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah daerah mengusulkan perluasan program Inpres dan BSPS untuk menangani RTLH serta penataan kawasan kumuh.
Dukungan pembangunan BTS di 94 desa blankspot juga diharapkan dapat difasilitasi Kementerian Komunikasi dan Digital. Adapun kepada Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah meminta penguatan pelabuhan, optimalisasi Tol Laut, dan peningkatan layanan penyeberangan.
Menutup audiensi tersebut, Erwin menegaskan kesiapan Kabupaten Parigi Moutong untuk mengambil peran dalam mendorong pertumbuhan kawasan melalui pengembangan potensi unggulan daerah.
Ia juga mengundang Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan untuk melihat langsung kondisi serta potensi pembangunan di Parigi Moutong.
“Selaku pemerintah daerah, saya mengundang Pak Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan untuk berkunjung langsung ke Kabupaten Parigi Moutong guna meninjau potensi agribisnis dan lokasi prioritas pembangunan daerah,” pungkasnya.*







