PARIGI MOUTONG, SONGULARA.COM – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong membahas sejumlah persoalan pertanahan dan penataan aset pemerintah sebagai bagian dari upaya memperkuat kepastian administrasi serta mendukung pelaksanaan Reforma Agraria di daerah.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat koordinasi teknis sembilan program kerja sama di bidang transformasi pelayanan, pertanahan, dan tata ruang yang dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Aswini Dimpel, Senin (26/10/2026), di Ruang Rapat Lobi Kantor Bupati Parigi Moutong.
Salah satu agenda yang dibahas adalah tindak lanjut penyelesaian Konsolidasi Tanah di Kelurahan Kampal yang berkaitan dengan pembangunan Kantor Bupati Parigi Moutong pada 2003.
Penyelesaian Konsolidasi Tanah tersebut sebelumnya telah ditindaklanjuti pada 2019–2020 dan direncanakan kembali untuk ditangani. Langkah ini diarahkan untuk memperjelas batas bidang tanah hasil konsolidasi sekaligus memberikan kepastian administrasi pertanahan bagi masyarakat dan pemerintah kelurahan setempat.
Selain itu, rapat membahas rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah hasil pelepasan kawasan hutan seluas kurang lebih 300 hektare di Desa Karyamandiri, Kecamatan Ongka Malino.
Pembahasan tersebut menjadi bagian dari upaya Reforma Agraria melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
Agenda lainnya menyangkut persoalan penguasaan aset tanah pemerintah di kawasan Stadion Jono Kalora. Dalam pembahasan tersebut, diperlukan penegasan batas bidang tanah serta koordinasi dengan perangkat daerah terkait pengelolaan aset.
Persoalan aset tanah di kawasan stadion tersebut juga direncanakan untuk dibahas melalui forum GTRA.
Seluruh agenda tersebut merupakan bagian dari sembilan program kerja sama yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait agraria, tata ruang, dan pertanahan.
Melalui koordinasi lintas perangkat daerah dan instansi teknis, Pemkab Parigi Moutong berharap berbagai persoalan pertanahan dapat ditindaklanjuti secara terarah, sehingga mendukung kepastian hukum, tertib administrasi pertanahan, serta pengelolaan aset pemerintah daerah.*






