PARIGI MOUTONG, SONGULARA.COM – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memperkuat langkah percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah yang terintegrasi dengan kebijakan nasional.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Pendampingan Operasionalisasi Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak (KKNPKIA) serta Penyusunan Rencana Aksi Daerah yang berlangsung di Grand Sya Hotel, Kota Palu, Kamis hingga Jumat (22–23/10/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) tersebut bertujuan memperkuat operasionalisasi KKNPKIA periode 2026–2030.
Pendampingan ini sekaligus menjadi tindak lanjut dari Refreshment Training yang telah dilaksanakan pada 17–18 September 2026. Melalui kegiatan tersebut, setiap daerah didorong menyusun rencana aksi yang konkret, terukur, dan terintegrasi untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan anak.
Delegasi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dipimpin Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), bersama Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), serta perwakilan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Pemkab Parigi Moutong juga menugaskan staf teknis yang bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pengelolaan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), termasuk aspek kesehatan reproduksi dan program Keluarga Berencana (KB).
Keterlibatan lintas perangkat daerah tersebut menjadi bagian penting dalam penyusunan rencana aksi, mengingat upaya menurunkan angka kematian ibu dan anak membutuhkan dukungan sektor kesehatan, perencanaan pembangunan, penganggaran, serta pemberdayaan perempuan dan keluarga.
Pendampingan ini melibatkan sejumlah pemangku kepentingan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pakar, dan mitra pembangunan.
Dari Kementerian Kesehatan hadir Direktur Pelayanan Kesehatan Keluarga, Tim Kerja Kesehatan Reproduksi, Tim Kerja Surveilans Gizi dan Kesehatan Keluarga, serta Direktur Pelayanan Klinis.
Sementara dari Kementerian Dalam Negeri hadir Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III dan Direktur Perencanaan Anggaran Daerah. Kementerian PPN/Bappenas diwakili staf Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Mikha Noviana, S.K.M., M.P.H., serta unsur NPM NPCU dan Sekretariat NPCU.
Kegiatan tersebut juga menghadirkan pakar dan mitra pembangunan, di antaranya Nurlely Bethesda Sinaga, M.P.H.; Khoirunurrofik, S.Si., IMRI, M.P.M., M.A., Ph.D.; dr. Ratnasari Dwi Cahyanti, M.Si.Med., Sp.OG(K), Subsp. Obginsos dari Yayasan IPAS; perwakilan UNFPA; serta dr. Elizabet Catherine Jusuf, Sp.OG., M.Kes., selaku Program Manager SEHAT Sulawesi Tengah.
Dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah turut hadir Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala DP2KB, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah.
Melalui pendampingan tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong diharapkan dapat mematangkan Rencana Aksi Daerah agar selaras dengan arah kebijakan nasional. Sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi bagian penting untuk memastikan program penurunan kematian ibu dan anak berjalan lebih terarah, terkoordinasi, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.*






