PARIGI MOUTONG, SONGULARA.COM – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memperkuat upaya penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui Gerakan Bersama Kembali Anak ke Sekolah yang dikampanyekan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Selasa (20/10/2026).
Kampanye yang dikemas melalui kegiatan jalan santai tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kepedulian publik terhadap persoalan akses pendidikan. Berdasarkan hasil pemutakhiran data hingga September 2026, tercatat masih terdapat 11.892 anak tidak sekolah di Kabupaten Parigi Moutong.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Parigi Moutong, Sunarti, mengatakan kampanye tersebut bertujuan menggerakkan kesadaran masyarakat bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan.
“Jalan santai kampanye ATS hari ini menjadi sarana untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan. Tidak boleh ada anak yang kehilangan kesempatan belajar karena keterbatasan ekonomi, kendala akses, persoalan administrasi, maupun faktor sosial lainnya,” kata Sunarti.
Ia menjelaskan, data awal 2026 mencatat sebanyak 13.228 anak tidak sekolah di Parigi Moutong. Setelah melalui proses verifikasi, validasi lapangan, dan pemutakhiran data hingga September 2026, jumlah tersebut berkurang menjadi 11.892 anak.
Dari jumlah itu, sebanyak 6.924 anak atau 58,2 persen terkonsentrasi di lima kecamatan, yakni Tinombo Selatan, Sidoan, Tinombo, Palasa, dan Tomini.
“Kondisi ini menjadi perhatian kita bersama dan membutuhkan percepatan penanganan yang lebih intensif,” ujar Sunarti.
Untuk memperkuat langkah penanganan, Pemkab Parigi Moutong telah membentuk Tim Koordinasi Pencegahan dan Penanganan ATS 2026 melalui keputusan Bupati H. Erwin Burase.
Tim yang diketuai Sekretaris Daerah tersebut melibatkan sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait, antara lain Bappelitbangda, Disdikbud, TP-PKK, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Sosial, Kementerian Agama, BPS, Dinas PUPRP, Dispusarda, serta Diskominfo.
Tim koordinasi juga telah melaksanakan monitoring dan evaluasi di Kecamatan Tomini selama tiga hari, pada 16–18 Oktober 2026. Setelah kampanye berlangsung, kegiatan verifikasi dan validasi data dijadwalkan berlanjut di empat kecamatan lainnya.
Sunarti menegaskan, penanganan anak tidak sekolah membutuhkan keterlibatan lintas sektor dan tidak dapat hanya dibebankan kepada Disdikbud. Pemerintah, keluarga, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan perlu mengambil peran agar anak-anak yang belum mengakses pendidikan dapat kembali bersekolah.
Upaya tersebut juga mendapat pengakuan melalui dua penghargaan yang diterima Pemkab Parigi Moutong dalam Malam Anugerah Pendidikan Bagenggabelo 2026 yang diselenggarakan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sulawesi Tengah pada September 2026. Salah satu penghargaan berkaitan dengan persentase anak tidak sekolah yang berhasil dikembalikan ke bangku pendidikan.
Menurut Sunarti, Parigi Moutong menjadi kabupaten dengan capaian tertinggi dalam pengembalian anak tidak sekolah ke satuan pendidikan pada periode 2025–2026.
“Capaian ini patut disyukuri sebagai hasil kerja bersama seluruh unsur yang terlibat. Namun, penghargaan bukanlah akhir dari perjuangan. Masih terdapat ribuan anak yang harus kita pastikan kembali memperoleh hak pendidikannya,” katanya.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan kampanye tersebut sebagai momentum memperkuat gerakan pengembalian anak ke sekolah melalui koordinasi, pendataan yang akurat, dan penanganan berkelanjutan.
“Penuntasan ATS memerlukan kerja yang konsisten, koordinasi yang kuat, data akurat, serta kepedulian seluruh lapisan masyarakat. Mari kita jadikan kegiatan ini bukan sekadar jalan santai, melainkan langkah untuk mengetuk hati dan menggerakkan seluruh pihak agar setiap anak mendapatkan haknya untuk belajar,” pungkas Sunarti.*






