PARIGI MOUTONG, SONGULARA.COM – Pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat kabupaten dan kota.
Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Triwulan II Tahun 2026, Senin (7/9/2026).
Tomsi menilai, pertemuan dan diskusi secara berkala dengan BPS diperlukan untuk mencermati perkembangan indikator ekonomi daerah sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang perlu dicarikan solusi.
Koordinasi juga perlu melibatkan Bank Indonesia di daerah, terutama dalam membahas perkembangan ekonomi dan merumuskan langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan.
Selain penguatan koordinasi dengan lembaga statistik dan perbankan, Tomsi menyoroti persoalan perizinan dan investasi yang masih mengalami hambatan di tingkat pusat.
Ia meminta pemerintah daerah menyampaikan secara terperinci sektor usaha, nilai investasi, serta perusahaan yang menghadapi kendala perizinan. Informasi tersebut diperlukan agar persoalan yang dihadapi investor dapat dikoordinasikan dengan pemerintah pusat untuk memperoleh solusi dan percepatan.
Arahan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat peran pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong aktivitas ekonomi.
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengikuti rakor tersebut melalui konferensi video dari Ruang Rapat Bupati. Kegiatan diikuti Asisten II Setda Kabupaten Parigi Moutong, Aswini Dimpel, bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Melalui keikutsertaan dalam rakor tersebut, Pemkab Parigi Moutong diharapkan dapat mencermati arahan pemerintah pusat sebagai bahan koordinasi lintas sektor, khususnya dalam membaca perkembangan indikator ekonomi dan mengidentifikasi hambatan investasi di daerah.
Penguatan koordinasi tersebut penting agar potensi ekonomi daerah dapat dikembangkan dan berbagai kendala yang menghambat kegiatan usaha dapat ditangani secara lebih terarah.*






