PARIGI MOUTONG – Komisi IV DPRD Kabupaten Parigi Moutong menggelar rapat bersama sejumlah perangkat daerah dan fasilitas layanan kesehatan untuk membahas optimalisasi pelayanan kesehatan melalui program Berani Sehat dan Sehat Bersama, Senin (6/4/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD itu dipimpin Ketua Komisi IV Sutoyo, didampingi Imam Muslihun dan Arpan Sahar, serta dihadiri anggota Komisi IV lainnya. Turut hadir Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Dinas Kesehatan, RS Anuntaloko, RS Raja Tombolotutu, RS Buluye Napoa’e Moutong, BPJS, serta 24 puskesmas.
Dalam rapat tersebut, Komisi IV meminta penjelasan terkait sistem pelayanan kesehatan dalam program Berani Sehat dan Sehat Bersama, termasuk alur rujukan pasien dari puskesmas ke rumah sakit, baik di dalam maupun di luar daerah, serta program prioritas yang mendukung visi Bupati Erwin Burase dan Wakil Bupati Abd. Sahid.
Ketua Komisi IV Sutoyo mengatakan, rapat tersebut penting dilakukan karena DPRD kerap menerima pertanyaan dan laporan masyarakat terkait pelayanan kesehatan yang dinilai belum profesional, lambannya proses rujukan, serta pelaksanaan program kesehatan gratis yang belum optimal.
Menanggapi hal itu, Kepala Bappelitbangda Parigi Moutong, Irwan, menyampaikan bahwa program Sehat Bersama telah dilaksanakan hingga tingkat puskesmas dan berjalan seiring dengan program Berani Sehat yang dicanangkan Gubernur Sulawesi Tengah.
Namun, menurut dia, program tersebut masih perlu disosialisasikan secara masif dan dikawal secara berjenjang agar pelaksanaannya sesuai dengan yang telah direncanakan oleh pimpinan daerah.
Irwan juga menjelaskan bahwa layanan rujukan gratis pada dasarnya telah ditanggung BPJS bagi peserta aktif, dari puskesmas ke rumah sakit. Program Berani Sehat dan Sehat Bersama, kata dia, memperluas cakupan layanan tersebut.
“Ambulans gratis yang dimaksudkan dalam program prioritas Bupati yang tidak ditanggung oleh BPJS, yaitu pemulangan jenazah. Sehingga Pemda sediakan anggaranya sekitar Rp500 juta tahun kemarin,” terang Irwan.
Terkait sistem rujukan, Irwan mengungkapkan bahwa penerapan Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE) belum berjalan optimal. Padahal, sistem tersebut dirancang untuk mempercepat proses rujukan antar fasilitas layanan kesehatan.
“SISRUTE ini sangat bagus sebenarnya, hanya karena dioperasikan manusia dan harus didukung jaringan internet, maka terkadang ada kendala,” ucapnya.
Sebagai solusi, puskesmas dan tiga rumah sakit membentuk grup WhatsApp untuk mempercepat komunikasi terkait ketersediaan dokter, obat, bahan medis habis pakai (BMHP), serta kapasitas ruang perawatan.
“Terkadang sudah terinformasi di Rumah Sakit ada pasien yang akan dirujuk, namun kondisi ruangan full, kalau dipaksanakan pasien tetap di rujuk, kami tetap layani dengan penjelasan diharapkan memahami kondisi yang ada. Tujuan dari SISRUTE ini bagus, hanya harus disosialisasikan agar semua memahami mekanismenya,” tandasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Parigi Moutong, Darlin, menegaskan bahwa 16 puskesmas rawat inap dan 8 puskesmas rawat jalan telah mengimplementasikan program prioritas daerah dalam pelayanan kesehatan, termasuk layanan berobat gratis, rujukan pasien gratis, serta pemulangan jenazah gratis.
Ia mengakui masih terdapat kendala di lapangan. Namun, pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan hingga ke tingkat bawah agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
Dalam rapat tersebut, sejumlah kepala puskesmas juga diminta menyampaikan kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program Berani Sehat dan Sehat Bersama. DPRD mendorong agar seluruh permasalahan disampaikan secara terbuka guna mencari solusi bersama demi peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Parigi Moutong.*
