PARIGI MOUTONG – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong diminta segera mengusulkan nama calon anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Parigi-Poso periode 2026–2031. Usulan tersebut paling lambat disampaikan pada 26 Februari 2026 untuk selanjutnya diajukan kepada Menteri Pekerjaan Umum.
Permintaan itu disampaikan Tim Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) III Palu saat melakukan kunjungan kerja dan diterima Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sekaligus Plt Kepala Dinas PUPR, Adrudin Nur, di Ruang Kerja Asisten I, Senin (23/2).
Perwakilan PPK Penatagunaan Sumber Daya Air (PSDA) Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu, Florensia Naya, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut bertujuan meminta kepada pemerintah daerah nama calon anggota TKPSDA Wilayah Sungai Parigi-Poso dari unsur pemerintah.
Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2 Tahun 2024. BWSS III Palu selaku sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat wilayah sungai akan memfasilitasi pembentukan TKPSDA WS Parigi-Poso untuk periode 2026–2031.
“Kami ini wadah koordinasi pengawas sumber daya air untuk memfasilitasi, yang terdiri dari unsur masyarakat dan non masyarakat, jadi bukan hanya pemerintah tetapi ada LSM juga. Tujuan kami bertemu Pemda untuk menyampaikan perekrutan kembali anggota menjadi anggota baru TKPSDA wilayah Parigi-Poso,” jelas Florensia.
Ia menambahkan, proses perekrutan telah dimulai sejak Desember 2025. Pengukuhan anggota baru direncanakan pada Juni 2026. Saat ini, pihaknya masih mengumpulkan kelengkapan administrasi dari instansi terkait, termasuk surat keputusan bupati sebagai bentuk kesediaan menjadi anggota kembali.
“Perekrutannya sudah dimulai dari Desember 2025 kemarin, pengukuhan anggota barunya direncanakan bulan Juni 2026, sementara saat ini kami mengumpulkan administrasi dari instansi seperti SK Bupati dimana instansi tersebut bersedia menjadi anggota kembali,” terangnya.
Sementara itu, Asisten I Adrudin Nur menyampaikan dukungan penuh terhadap program yang akan dilaksanakan BWSS III Palu. Ia menjelaskan bahwa surat keputusan terkait keanggotaan diperbarui setiap lima tahun, dan wakil instansi dari Parigi Moutong berasal dari Dinas PUPRP.
“Pemerintah Daerah selalu siap berkoordinasi erat dengan Balai Sungai dalam pelaksanaan programnya,” ungkap Adrudin Nur.*
