PARIGI MOUTONG – Dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi gempa di wilayah Parigi Moutong, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Parigi Moutong menggelar diskusi publik kebencanaan bertema “Mengenali Sejarah dan Potensi Ancaman Sesar Lokal di Teluk Tomini”, di Wafflebox Cafe, Selasa (21/10).
Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah pakar sebagai narasumber, di antaranya Sujabar, ST, M.Si (Kepala Stasiun Geofisika Palu), Ir. Drs. Abdullah, MT (Dosen Teknik Geofisika FMIPA Untad), Ir. Rifai, ST, M.Sc, Ph.D (Ketua Jurusan Teknik Arsitektur Untad), serta Rivai, ST, M.Si (Plt Kepala Pelaksana BPBD Parigi Moutong). Para ahli tersebut membagikan pengetahuan ilmiah mengenai kondisi geologi lokal dan strategi arsitektur tahan gempa yang relevan dengan karakteristik Teluk Tomini.
Plt Kepala Pelaksana BPBD Parigi Moutong, Rivai, ST, M.Si, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan menyebarluaskan pemahaman kebencanaan kepada masyarakat melalui camat, tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi kemasyarakatan yang turut diundang.
“Pengetahuan yang disampaikan para ahli mencakup kondisi tanah, sejarah gempa, serta desain bangunan tahan gempa. Ini penting agar masyarakat memahami risiko dan tahu bagaimana bersikap saat terjadi bencana,” ujarnya.
Kabupaten Parigi Moutong diketahui memiliki tiga sesar aktif yang berpotensi memicu gempa bumi, yakni Sesar Tokararu, Sesar Sausu, dan Sesar Tomini. Berdasarkan peta kajian risiko bencana, wilayah pesisir termasuk dalam zona rawan gempa, sehingga peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Sebagai langkah konkret, BPBD Parigi Moutong merencanakan pembangunan menara sirine peringatan dini di titik-titik strategis. Dua menara telah dirancang untuk dibangun di Kelurahan Bantaya dan Maesa, namun tertunda akibat keterbatasan waktu dan pendanaan dari Bank Dunia.
“Kami akan kembali mengusulkan ke BNPB agar pembangunan menara ini bisa dilanjutkan tahun ini,” ungkap Rivai.
Selain potensi gempa bumi, BPBD Parigi Moutong juga menyiapkan strategi mitigasi terhadap sembilan jenis ancaman bencana lainnya, seperti banjir, longsor, dan tsunami. Peta risiko bencana telah disebarkan ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Dinas PUPRP, sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan yang berorientasi pada ketahanan bencana.
Rivai berharap sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dapat memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana.
“Dengan pengetahuan yang baik, masyarakat tidak akan panik saat menghadapi situasi darurat,” tandasnya.*
