PARIGI – Kinerja Bupati Parigi Moutong tahun 2020 dinilai baik oleh DPRD Kabupaten Parigi Moutong. Ini sesuai dengan hasil sidang Paripurna DPRD Parigi Moutong tentang laporan Panitia Khusus (Pansus) atas pertanggungjawaban LKPJ Bupati Parigi Moutong tahun 2020, Jumat (7/5).
Sekretaris Pansus LKPJ Bupati tahun 2020, Leli Pariani melaporkan, pansus telah mempelajari dan melakukan pengkajian atas LKPJ, dan adapun catatan tersebut bahwa LKPJ Bupati telah memenuhi ketentuan.
Namun, dalam kebijakan pengelola keuangan belanja katanya, Pansus DPRD hanya memberi masukan khusus terhadap tulisan dibidang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdapat perbedaan angka tulisan pada nilai anggaran yang ada dibuku laporan LKPJ dengan penyampaian penjelasan yang disampaikan secara langsung oleh Bupati Parigi Moutong.
“Ini perlu harus menjadi kehati-hatian dalam penulisan penempatan angka agar tidak menimbulkan multitafsir bagi semua pihak,” katanya.
Menyangkut pengelolaan belanja daerah, Leli menyampaikan agar belanja modal maupun belanja pegawai dapat dilaksanakan sekaligus terhadap pembelanjaan yang diperuntukan atau yang dialihkan pada kegiatan penanggulangan pencegahan maupun penunjang ekonomi masyarakat dalam situasi pandemi Covid 19 dapat cepat diserap atau dipergunakan demi tercapainya pemulihan ekonomi dimasyarakat dan mengurangi refocusing anggaran.
Wagub Tinjau Pencemaran Peti di Bolano Lambunu
Untuk urusan penyelenggaraan pemerintahan secara umum, DPRD menilai kinerja Bupati Parigi Moutong dalam penyelenggaran urusan daerah selama tahun 2020 cukup baik, namun masih perlu adanya atensi terhadap masa masa yang akan datang, meski pemerintah daerah telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut dari BPK RI.
Menanggapi laporan pansus, Wakil Bupati (Wabup) Parigi Moutong, Badrun Nggai mengapresiasi DPRD beserta jajaranya terhadap pelaksanaan sidang pansus LKPJ Bupati tahun 2020.
“Atas nama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas kinerja yang telah dibangun bersama, karena tanpa pihak legislatif roda program kerja di pemerintahan tidak akan sejalan dan seimbang,”.
Ia meminta dukungan serta kerjasama yang baik antar DPRD bersama Pemkab, sehingga kedepannya pemkab terus dapat bersinergi bersama jajaran DPRD dalam pencapaian penyelenggaran program pembangunan maupun peningkatan pemulihan ekonomi dimasyarakat dimasa pandemi Covid 19.
