PARIGI MOUTONG – Pemerintah Pusat kembali melakukan pemangkasan anggaran daerah. Jika sebelumnya, pemerintah pusat hanya menarik seluruh anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK), selain untuk bidang pendidikan dan kesehatan, maka kali ini Pemerintah Pusat juga memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen. Belum selesai sampai disitu Pemerintah Pusat kembali melakukan pemangkasan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) hingga mencapai 55 persen. Pemangkasan anggaran terus berlangsung beberapa kali tersebut tentunya saja membuat Parigi Moutong.
Bupati Parigi Moutong, Samsurizal Tombolotutu mengatakan, pemangkasan DAU oleh Pemerintah Pusat itu, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Dia mengaku siap menjalankan SKB tersebut walaupun pemangkasan anggaran sudah berulang kali dilakukan. Berdasarkan SKB itu kata Samsurizal maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memangkas anggaran yang bersumber dari DAU sebesar 55 persen.
“Saya hanya mau melaksanakan perintah dari Pemerintah Pusat. Awalnya seluruh dana DAK sudah ditarik, kemudian ada pemangkasan perjalanan dinas sebesar 50 persen. Di minggu ini juga atau beberapa hari lalu ada lagi surat dari kementrian untuk melakukan pemangkasan DAU 50 sampai 55 persen. Semua anggaran OPD harus dipangkas merata 50 persen. Tidak ada yang dipilih-pilih ada yang dipangkas ada yang tidak. Makanya saya undang para kepala dinas dan pimpinan DPRD untuk membahas masalah ini,” ujar Samsurizal usai memimpin rapat bersama pimpinan OPD dan pimpinan DPRD di Desa Sinei, Selasa (12/5).
Samsurizal menegaskan, pemangkasan harus dilakukan sesuai kebijakan Pemerintah Pusat baik anggaran di eksekutif maupun di legislatif. Pemangkasan itu dilakukan untuk pembiayaan penanganan Virus Corona (Covid-19) melalui Pemerintah Pusat.
“Semua dilakukan pemangkasan termasuk anggaran DPRD. Makanya dalam rapat tadi (Selasa,red) saya juga undang pimpinan DPRD. Termasuk juga anggaran Dana Aspirasi (Pokir) harus dipangkas 50 persen. Selanjutnya terserah anggaran dewan yang mengatur anggaran Pokir mana yang harus dihilangkan,” jelasnya.
Samsurizal menambahkan, Pemerintah Daerah hanya dikasih waktu selama hari ini membahas pemangkasan anggaran tersebut, untuk selanjutnya dilaporkan hasilnya ke Pemerintah Pusat.
Sementara itu Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Sekretaris Kabupaten, H Ardi, SPd, MM menambahkan, anggaran DAU yang dipangkas tersebut adalah DAU non gaji. Total DAU non gaji tahun ini kata Ardi sebesar Rp200 miliar, sehingga jika dilakukan pemangkasan 50 persen maka DAU Kabupaten Parigi Moutong yang akan dipangkas mencapai Rp100 miliar lebih.
Ardi menambahkan, untuk menutupi kekurangan anggaran akibat pemangkasan DAU tersebut, dia berharap adanya silpa dari anggaran tahun 2019 berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
