PARIGTI MOUTONG – Upaya Pemkab Parigi Moutong dalam mensejahterakan petani melalui sejumlah program dan bantuan melalui pusat maupun APBD di daerah ini diniliai cukup optimal. Sayangnya, petani penggarap maupun buruh tani hampir dipastikan kurang tersentuh bahkan jauh dari prioritas.
Ketua Himpunan Pemuda Alkhairaat (HPA) Kabupaten Parigi Moutong, Muhammad Syafi’i Damar SE mengaku, sangat mengparesiasi langkah langkah yang dilakukan pemerintah daerah terkait peningkatan taraf hidup maupun kesejahteraan petani di daerah ini.
Hanya saja kata Apik sapaan akrabnya, bantuan yang dikucurkan baik berupa bantuan bibit, peralatan dan sejumlah fasilitas pertanian lainnya itu tidak sampai pada tataran petani penggarap atau masyarakat yang menggarap sawah milik orang lain dengan sistem bagi hasil, maupun bagi para buruh tani di daerah ini.
Dua bidang tersebut kata dia merupakan instrument penting dalam proses pertanian khususnya dalam bidang pertanian sawah. Namun tidak kalah pentingnya, kedua instrument tersebut hampir dipastikan adalah masyarakat yang tidak berkecukupan secara ekonomi (masyarakat miskin).
“Bantuan maupun program pemerintah yang dilakukan saat ini hanya menyasar pada petani pemilik lahan saja yang notabene mereka bisa dikatakan memiliki kecukupan secara ekonomi. Namun, sangat jarang kita mendengar adanya bantuan bagi para petani penggarap maupun buruh tani. Padahal, justru keduanya yang paling berhak untuk dibantu,” terang Apik kepada Songulara, Minggu (19/1).
Belum lagi, dengan adanya upaya peningkatan pengelolaan pertanian atau mekanisasi pertanian, baik buruh penggarap maupun buruh tani sangat terancam kehilangan mata pencaharian. Sebab semakin canggihnya fasilitas yang digunakan tentu akan berimplikasi pada menurunnya kebutuhan pengelolaan menggunakan tenaga manusia.
“Menilik nawacita Presiden Jokowi terkait pengentasan kemiskinan, seharusnya nasib para petani penggarap dan buruh tani ini menjadi salah satu prioritas penting. Sehingga, mau tidak mau pemerintah melalui instansi terkait mesti melakukan sebuah langkah maupun terobosan terkait peningkatan kesejahteraan keduanya,” katanya.
Banyak hal kata Apik yang bisa dilakukan apabila pemerintah memang benar benar serius dalam penanganan pengentasan kemiskinan bagi para buruh tani maupun para petani penggarap.
Langkah pertama yakni mulai lakukan pendataan secara autentik by name by addres baik bagi para buruh tani maupun petani penggarap di Kabupaten Parigi Moutong. Bila perlu, libatkan sejumlah instansi dalam pelaksananaan pendataan tersebut seperti Dinas Dukcapil maupun BPS, sehingga data yang dihasilkan benar benar valid dan dapat dipertanggung jawabkan.
Bila pendataan sudah rampung, maka langkah berikutnya bisa dilakukan dengan tindak lanjt berupa program percetakan sawah baru yang diperuntukkan bagi para buruh tani maupun petani penggarap yang tidak memiliki lahan.
Dengan adanya lahan yang diperuntukkan bagi mereka, praktis ini akan menjadi jalan untuk mendorong peningkatan taraf kesejahteraan mereka.
“Sebab kita tahu bahwa bantuan berupa bibit maupun fasilitas yang diberikan kepada para petani mesti sesuai dengan data yang sudah ada baik pada kelompok tani (poktan) maupun gabungan kelompok tani (poktan). Bila pendataan maupun pemberian lahan yang diperuntukkan bagi keduanya tidak dilakukan segera, maka sampai kapanpun upaya pemberdayaan bagi keduanya tidak akan pernah terlaksana,”.
“Saya pikir ini belum terlambat, tinggal bagaimana political will dari pemerintah, bila benar benar ingin melakukan upaya pengentasan kemiskinan,” pungkasnya.
