PARIGI MOUTONG – Anggota DPRD Parigi Moutong merespon tuntutan puluhan massa yang tergabung dalam Front Peduli Masyarakat Miskin (FPMM) yang mendatangi mereka, Senin (7/1).
Anggota DPRD melalui Komisi IV akan DPRD akan mengundang sejumlah instansi pemerintah di Kabupaten Parigi Moutong masing-masing Bappelitbangda, Dinsos, Disdukcapil, Dinkes, Dirut RSUD Anuntaloko Parigi dan pihak BPJS untuk dimintai penjelasan terkait persoalan masyarakat miskin di daerah ini.
Kedatangan massa FPMM ke gedung DPRD terkait kekecewaan warga Desa Pelawa Kecamatan Parigi Tengah yang diduga tidak mendapatkan pelayanan medis secara memadai dari pihak RSUD Anuntaloko Parigi dan akhirnya meninggal dunia.
Apalagi, keluarga korban merupakan salah seorang warga miskin yang seharusnya mendapatkan hak pelayanan kesehatan, justru dengan akibat keterbatasan ekonomi dan belum memiliki BPJS harus menjaminkan sertifikat tanah agar dapat ditangani secara medis.
Saat tiba di gedung sementara DPRD, massa FPMM ini disambut Ketua Komisi IV, Ismail Panti. Selanjutnya mereka diarahkan keruang sidang.
Dihadapan anggota DPRD, FPMM melalui juru bicaranya, Munafri menyampaikan beberapa tuntutan. Tuntutan itu diantaranya meminta DPRD merekomendasikan pencopotan Dirut RS Anuntaloko Parigi Nurlaela Harate kepada bupati, menyempurnakan pendataan masyarakat miskin di Parigi Moutong, memberlakukan kembali surat keterangan miskin dari desa dan mengundang instansi pemerintah terkait yang mengurus masyarakat miskin khususnya Dinas Sosial (Dinsos).
Sementara, menyangkut pencopotan Nurlela sebagai Direktur RSUD Anuntaloko yang menjadi tuntutan FPPM, menurut anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar, I Made Yastina, bukan kewenangan mereka.
Mereka kata Yastina, hanya bisa merekomendasikan kepada Bupati terkait aspirasi yang disampaikan kepada DPRD untuk ditindak lanjuti.
Sebelum ke DPRD, massa FPMM ini mendatangi gedung RSUD Anuntaloko Parigi. Di depan gedung itu, mereka menyampaikan beberapa tuntutan yang disampaikan oleh oratornya, Munafri.
Mereka menuntut, Direktur RSUD Anuntaloko Parigi, dr. Nurlaela Harate harus bertanggung jawab atas kebijakan ala finance yang dilakukan oleh pihak RS.
Aksi massa FPMM ini berlangsung aman dan mendapat pengawalan sejumlah aparat Kepolisian. FAIZ
