PARIGI MOUTONG-Kades Binangga Kecamatan Parigi Tengah, Nurdin, tak penuhi panggilan Panwaslu Parigi Moutong, terkait dugaan pelanggaran yang telah dilakukannya. Bahkan panggilan tersebut sudah dilayangkan sebanyak tiga kali.
“Kami sudah melayangkan surat panggilan sebanyak tiga kali, namun yang bersangkutan sampai saat ini belum juga memenuhi panggilan Panwaslu,” ujar Komisioner Devisi Penindakan Hukum dan Pelanggaran Panwaslu Parigi Moutong, Iskandar Mardani kepada Songulara, Kamis (19/4). Kades Binangga katanya dinilai melanggar karena sempat terekam dalam video yang dijadikan barang bukti Panwaslu. Dalam video itu, Nurdin terlihat terlihat naik keatas panggung bersama salah satu pasangan calon (Paslon) saat menghadiri kampanye terbatas. Akibat keterlibatan ini, kades terancam pidana.
Ia menjelaskan, ada dua pasal yang dapat dikenakan terhadap Kades Binangga jika terbukti, diantaranya pasal 71 tentang dugaan pidana pemilihan, sebab tindakan yang dilakukan oleh Kades Binangga yang terlihat aktif diatas panggung dalam kampanye terbatas salah satu paslon memiliki unsur pidana.
Sebagai seorang Kades, yang bersangkutan dianggap sudah memahami dan harus memenuhi panggilan Panwaslu terkait dugaan pelanggaran yang dilakukannya. Selaku unsur pimpinan di Panwaslu, Ia sangat menyayangkan tindakan Kades Binangga enggan memenuhi panggilan tersebut. Padahal pihaknya hanya ingin meminta keterangan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan.
Menyikapi masalah ini, Panwaslu bakal berkoordinasi dengan pihak Penegak Hukum Terpadu (Gakumdu) untuk membahas persoalan tersebut.
Kondisi ini berbeda dengan Kades Pelawa Baru, Mahmud Lamalanto, yang langsung memenuhi panggilan pertama Panwaslu terkait dugaan pelanggaran yang dilakukannya ditempat yang berbeda.
Kades Pelawa Baru dinilai sangat kooperatif, karena datang bersama kaurnya memenuhi pangilan Panwas. Setelah diklarifikasi, sangkaan pidana terhadap dugaan pelanggaran Kades Pelawa Baru tidak terbukti.
Kades Pelawa Baru hanya dikenakan sanksi Undang-undang (UU) Nomor:6 Tahun 2014 yang penangananya berada sepenuhnya di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Parigi Moutong.
“Untuk Kades Binangga, pidana atau tidak tetap inklud dalam UU Nomor:6 Tahun 2014 Pasal 29 ayat 2 huruf J, tentang dilarangnya Kepala Desa terlibat dalam kegiatan kampanye. Berbeda dengan Kades Pelawa Baru, yang bersangkutan memahami dengan presepsi lain aturan yang ada, sehingga pihak Panwas meluruskan,” katanya.IWAN TJ
