“Program ini berdasarkan usulan Bupati yang kami tindak lanjuti. Kemarin ada juga usulan kita yakni pembangunan rumah khusus yang akan di bangun di Desa Sausu Piore sebanyak 50 unit yang diperuntukkan kepada MBR. Program ini masih terus kita kawal, karena dua bulan lalu sudah ada kejelasan bahwa rumah khusus tersebut akan di bantu oleh APBN,” terangnya.
PARIGI MOUTONG- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kabupaten Parigi Moutong akan melaksanakan beberapa program peningkatan kesejahteraan masyarakat tahun 2018.
“Disamping melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana utilitas melalui APBD, tentunya ada juga beberapa program diantaranya program Parigi Moutong bebas kumuh melalui lingkungan bersih dan sehat berbasis partisipasi masyarakat,” ujar Kepala Dinas PKP, Irfannur Lamalindu kepada Songulara, Selasa (28/11).
Sebelumnya, program tersebut katanya sudah pernah dilaksanakan disalah satu desa. Tahun depan, pihaknya akan melaksanakan di dua tempat menyesuai anggaran yang ada. Selain itu, ia juga telah mengusulkan program di pusat dan sudah mendapat lampu hijau untuk pembangunan rumah susun di Rumah Sakit Raja Tombolotutu di Tinombo.
Pembangunan rusun kata Irfan diperuntukan bagi tenaga medis, perawat dan pegawai lainnya dengan anggaran pembangunan kurang lebih Rp22 miliar, yang merupakan bantuan APBN. Kemudian rencana pembangunan rusun untuk kebutuhan pondok pesantren di Kecamatan Sidoan tahun 2018.
“Program ini berdasarkan usulan Bupati yang kami tindak lanjuti. Kemarin ada juga usulan kita yakni pembangunan rumah khusus yang akan di bangun di Desa Sausu Piore sebanyak 50 unit yang diperuntukkan kepada MBR. Program ini masih terus kita kawal, karena dua bulan lalu sudah ada kejelasan bahwa rumah khusus tersebut akan di bantu oleh APBN,” terangnya.
Lalu ada lagi program dana afirmasi yakni bantuan rumah swadaya yang hampir sama dengan bedah rumah kurang lebih Rp4,9 milyar, namun belum ada laporan berapa unit. Hanya saja dananya mungkin akan melekat di Badan Keuangan karena merupakan bantuan sosial.
“Pagu anggarannya di Badan Keuangan, namun tehnis pelaksanaannya di DPKP,” pungkasnya. IWAN TJ
