PARIGI MOUTONG – Pemkab Parigi Moutong mengaku belum bisa merealisasikan upah yang layak bagi guru Honor Daerah (Honda), termasuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2017.
Sekretaris Kabupaten (Sekab) Parigi Moutong, Ardi Kadir, mengakui penambahan anggaran gaji guru Honda yang layak sebenarnya sudah menjadi perhatian pemkab. Hanya saja keinginan tersebut membutuhkan dana lumayan besar.
“Sangat tidak memungkinkan untuk direalisasikan tahun ini, karena kondisi keuangan. Apalagi ada alokasi anggaran untuk Pilbup dan penyertaan modal,” kata Sekab kepada sejumlah wartawan di gedung DPRD Parigi Moutong, Senin (16/10),
Ardi menegaskan pihaknya tetap peduli dengan upah kelayakan guru Honda, namun proses realisasinya bersifat jangka panjang dengan mengupayakan peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Contohnya, apabila Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Parigi Moutong secara signifikan bisa menambah besaran jumlah penduduk melalui pendataan masyarakat lewat e-KTP itu bagus, dipastikan DAU akan naik secara otomatis dan bisa dialihkan kesana,” terangnya.
Menurutnya, saat ini saja dana upah guru Honda sekitar Rp3 miliar diperuntukkan untuk 3 ribu lebih tenaga guru dengan besaran honor Rp50ribu perguru. Jika dinaikan 100 persen, jelas bertambah menjadi Rp6 miliar anggaran tersebut.
Angka Rp50 ribu perguru itu tidak sama dengan tenaga guru honor di daerah terpencil yakni sebesar Rp150 ribu dan tunjangan dari kementerian. Tenaga guru Honda juga katanya juga mendapatkan tunjangan dari Bantuan Opresional Sekolah (BOS) dan komite sekolah.AKSA
