PARIGI MOUTONG – Delapan Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Parigi Moutong menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2017 untuk dibahas lebih lanjut.
Persetujuan itu disampaikan masing-masing juru bicara Fraksi melalui rapat paripurna DPRD yang dipimpin Wakil Ketua, Abdul Haris Lasimpara, Senin (9/10). Meski menyetujui dibahas lebih lanjut, beberapa fraksi tetap memberikan saran, masukan dan pertanyaan kepada Pemerinta Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
Seperti yang disampaikan Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, I Made Yastina yang yang meminta penjelasan secara rinci terkait sumber-sumber PAD yang angkanya mencapai Rp76.200.000.000.
Fraksi golkar juga meminta penjelasan atas target PAD pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dam Pemukiman (DPUPRP) Parigi Moutong yang bersumber dari SPAM Parigi senilai Rp1,2 milyar.
“Mengingat pengelolaannya pernah diambil alih oleh Perusahaan Daerah (Perusda) Parigi Moutong, sehingga dalam pembahasan perubahan APBD ini semuanya menjadi terang dan jelas dari sisi target PAD,” kata Made Yastina.
Fraksi Golkar juga menyarankan kepada Pemda, agar lebih cermat dalam menghitung belanja tidak langsung, khususnya terhadap gaji dan tunjangan pegawai.Mengingat setiap proses pembahasan anggaran persoalan gaji dan tunjangan tersebut harusnya dapat dihitung dengan cermat karena jumlah pegawai baik penerimaan gaji maupun tunjangan jelas aturan mainnya dan jelas jumlah yang harus diterima.
Sedangkan Fraksi Demokrat dalam pandangan umumnya yang dibacakan Suardi, mengatakan, Pemda harus mengoptimalkan pelayanan dasar kepada masyarakat, sehingga diharapakan hasil yang nyata dan terukur pada APBD Perubahan Tahun 2017 mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat serta transparansi berkeadilan.
Fraksi Demokrat juga berharap kepada seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Parigi Moutong yang mendapatkan tambahan anggaran agar dapat memanfaatkan waktu yang tersisah untuk dapat melakukan serapan anggaran yang tepat sasaran agar dapat dinikmasi masyarakat.
“Program yang dibuat harus benar-benar kebutahan yang sangat realitas oleh masyarakat,” tuturnya. AKSA
