PARIGI MOUTONG – Buruknya pengelolaan keuangan dan aset daerah nyaris di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Parigi Moutong, diperlukan penanganan yang serius. Bahkan, kerap ditemukan kesalahan baik administrasi maupun pengelolaannya pasca pelaksanaan program dan kegiatan.
Salah satu upaya yang dianggap perlu dilakukan adalah menyediakan klinik konsultan pengelolaan keuangan dan aset.
“Ini baru kita coba mau lakukan. Karena ini merupakan salah satu tugas pokok kami yang belum dilaksanakan,” ujar Inspektur Inspektorat Parigi Moutong, Masdin kepada Songulara, belum lama ini.
Masdin menjelaskan, klinik yang dibangun di kantor inspektorat tersebut akan melakukan pelayanan setiap hari, mulai dari pemerintahan di tingkat desa hingga OPD.
“Jika ada yang datang, baik dari desa melakukan konsultasi, Inspektorat siap melayani,” tuturnya.
Menurut Masdin, dengan menggunakan pola baru tersebut diharapkan sejumlah instansi menjadi tertib administrasi.
“Kita tidak lagi memeriksa pada saat masih pasca, tapi pada saat berjalan,” jelasnya.
Ia menambahkan, untuk meminimalisir temuan atau masalah di OPD, maka mitra kerja OPD harus berjalan bersama, saling mengingatkan, memberikan informasi serta mencari jalan keluar yang tepat saat program dan kegiatan sedang berjalan.
“Tugas kita mengingatkan. Kita akan buatkan catatan. Kalau kemudian sudah diingatkan tapi tidak di dengar, itu salah sendiri,” tandasnya.
Harapannya, diakhir pelaksanaan kegiatan di instansi pemerintahan jika kemudian terdapat temuan, akan diminimalisir.
“Kita ini bagian dari managemen pemkab yang mempunyai tugas melakukan pengawasan,” tegasnya.
Selain itu, salah satu upaya yang dianggap perlu dilakukan kata dia, yaitu memaksimalkan Pengawasan di internal pemerintah dan harus ada di setiap OPD.
“Dulu namanya pengawasan melekat, Ini sebenarnya sudah lama dibentuk. Namun tidak berjalan. Sekarang kita akan coba bangun kembali,” harapnya. FHARA
