PARIGI MOUTONG – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Parigi Moutong mengakui bahwa pembangunan infrakstruktur diwilayah Kabupaten Parigi Moutong belum merata. Hal itu diakibatkan kurangnya dukungan atau pembiayaan yang bersumber dari APBD.
Sekretaris Bappeda, Mohammad Irfan mengatakan, Bappeda mengakui pembangunan di wilayah utara masih kurang dibanding dengan wilayah selatan dan ibu kota Kabupaten. Sehingga beberapa tahun belakangan ini, pemerintah daerah semakin giat melobi dana pembantuan dari pusat untuk program pembangunan infrakstruktur.
“Kalau harap dari APBD tidak cukup, kita harus juga melihat peluang di kementerian. Apalagi ada program kegiatan yang terintegrasi, itu bisa menjadi peluang untuk bermohon diberikan dana-dana pusat,” kata Irfan, belum lama ini.
Dia mengatakan, program fisik itu bukan hanya ada di Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, tetapi juga bisa didapatkan dari SKPD lain yang mempunyai program yang terintegrasi.
Misalnya kata dia, program dari Kementrian Desa dan Transmigrasi yang sudah banyak memberikan bantuan untuk daerah yang terkategori tertinggal seperti Kabupaten Parigi Moutong.
“Dari 122 Kabupaten yang dinilai tertinggal di Indonesia oleh KPDT, kita salah satu diantaranya, bukan hanya usulkan permohonan ke KPDT bisa juga ke Kementian PU-PERA kementrian lain yang terintegrasi,” ujarnya.
Dia berharap, melalui dana desa yang cukup besar, pemerintah setempat dapat membangun desa berdasarkan skala prioritasnya. Terutama program kegiatan atau pembangunan infrakstruktur yang membantu mendongkrak perekonomian desa, sehingga lebih maju dan mandiri. FHARA
