PARIGI MOUTONG, SONGULARA.COM – Pelayanan distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan di Kabupaten Parigi Moutong telah menjangkau 13 titik. Penanganan tersebut menjadi salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat selama masa siaga darurat bencana.
Dalam pelaksanaannya, distribusi air didukung tiga unit mobil tangki, terdiri atas dua unit milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Sulawesi Tengah serta satu unit dari Palang Merah Indonesia (PMI). Dukungan tambahan juga datang dari Yonif TP 918/MM dengan mengerahkan dua unit mobil tangki.
Selain distribusi air bersih, upaya pemenuhan kebutuhan air masyarakat juga dilakukan melalui pengusulan pembangunan sumur bor di sejumlah lokasi. BPBD Kabupaten Parigi Moutong telah mengusulkan 10 titik sumur bor kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di samping usulan melalui sejumlah instansi terkait lainnya.
Perkembangan penanganan kekeringan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat evaluasi pelaksanaan siaga darurat karhutla dan kekeringan yang digelar BPBD Kabupaten Parigi Moutong di Gedung Pusdalops, Jumat (23/10/2026).
Dalam rapat yang melibatkan sejumlah unsur lintas sektor tersebut, kebutuhan tambahan personel dan armada tangki air turut menjadi perhatian. Penambahan dukungan tersebut dinilai penting untuk memperkuat pelayanan distribusi air bersih dan menjangkau masyarakat yang masih membutuhkan bantuan.
Rapat juga merekomendasikan koordinasi penyaluran bantuan pangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Sosial sebagai bagian dari upaya mendukung kebutuhan masyarakat terdampak.
Sementara itu, status siaga darurat karhutla dan kekeringan yang telah berlangsung selama dua bulan sejak 26 Agustus 2026 direkomendasikan untuk diperpanjang selama satu bulan ke depan. Rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada Bupati Parigi Moutong sebagai tindak lanjut hasil evaluasi.
Rapat evaluasi dihadiri unsur BPBD, TNI-Polri, BMKG, BPBPK Provinsi Sulawesi Tengah, BASARNAS, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Satpol PP dan Damkar, PMI, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), perwakilan kecamatan, pemerintah desa, serta instansi terkait lainnya. Pertemuan berlangsung secara luring dan daring melalui Zoom Meeting.*






