PARIGI MOUTONG, SONGULARA.COM – Tujuh fraksi DPRD Kabupaten Parigi Moutong menyoroti arah penggunaan anggaran dan pemerataan pembangunan dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Catatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Perubahan APBD 2026, di Kantor DPRD Parigi Moutong, Kamis (3/9/2026).
Rapat dihadiri Wakil Bupati Parigi Moutong Abdul Sahid, pimpinan dan anggota DPRD, para asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta insan pers.
Dalam pendapat akhirnya, Fraksi PDI Perjuangan, NasDem, Golkar, Gerindra, PKB, Perindo, dan Keadilan Rakyat secara umum menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan, akuntabel, efektif, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pemerataan pembangunan, peningkatan infrastruktur, pelayanan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat. Sementara itu, Fraksi NasDem menekankan transparansi dalam pergeseran anggaran dan pemerataan pembangunan agar alokasi belanja dapat menjangkau kebutuhan masyarakat secara proporsional.
Fraksi Golkar meminta setiap alokasi anggaran memiliki target, manfaat, dan hasil yang terukur. Adapun Fraksi Gerindra mendorong percepatan pembangunan infrastruktur serta penguatan sektor-sektor produktif sebagai penopang perekonomian daerah.
Perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakat juga menjadi penekanan Fraksi PKB. Fraksi ini mendorong optimalisasi pendapatan daerah tanpa menambah beban masyarakat, sekaligus memprioritaskan pembangunan jalan, jembatan, irigasi, pendidikan, dan kesehatan.
Sementara itu, Fraksi Perindo menitikberatkan penguatan ekonomi daerah melalui sektor pertanian, koperasi, perdagangan, dan pariwisata. Fraksi Keadilan Rakyat menekankan pengendalian belanja, pemerataan pembangunan, serta penguatan fungsi pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
Secara umum, ketujuh fraksi menyampaikan penerimaan dan persetujuan terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan sejumlah catatan dan rekomendasi. Masukan tersebut diharapkan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pelaksanaan anggaran agar setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Rapat paripurna ini sekaligus menjadi bagian dari proses penyelarasan kebijakan anggaran antara DPRD dan pemerintah daerah, terutama dalam memastikan perubahan alokasi belanja tetap memperhatikan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat Parigi Moutong.*






