PARIGI MOUTONG, SONGULARA.COM – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong memperkuat integrasi data pertanahan dan perpajakan daerah sebagai upaya meningkatkan akurasi pendataan objek pajak sekaligus mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP), serta validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Selasa (1/9/2026).
Rapat dipimpin Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Parigi Moutong, Mohammad Yasir, dengan melibatkan sejumlah instansi terkait, termasuk Kantor Pertanahan dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Pembahasan difokuskan pada penyelarasan data NIB dan NOP, validasi BPHTB, serta pengembangan dan pemanfaatan Zona Nilai Tanah (ZNT). Integrasi tersebut diperlukan untuk memastikan kesesuaian data pertanahan dengan administrasi perpajakan daerah.
Inspektur Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Sakti Lasimpala, yang mengikuti rapat secara daring, menyatakan dukungannya terhadap kolaborasi lintas instansi tersebut.
Ia menegaskan, Inspektorat Daerah akan turut mengawal proses integrasi dan validasi data agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan serta menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami sangat mendukung langkah-langkah konkret yang diambil oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Bapenda, dan rekan-rekan Kominfo. Inspektorat akan terus mendampingi serta mengawal seluruh proses integrasi dan validasi data ini agar berjalan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Sakti.
Melalui langkah tersebut, Pemkab Parigi Moutong mendorong pengelolaan data pertanahan dan perpajakan yang lebih terintegrasi. Selain memperkuat transparansi dan akuntabilitas, upaya ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi potensi pajak yang belum tergarap secara optimal serta mengurangi risiko kebocoran penerimaan daerah.
Integrasi data juga diharapkan mendukung kemudahan pelayanan administrasi pertanahan dan perpajakan bagi masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Kantor Pertanahan Parigi Moutong, Plt. Kepala Dinas Kominfo, Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah, Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Inspektorat Daerah, serta Kepala Subbagian Administrasi Pemerintahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah.*






