PARIGI MOUTONG, SONGULARA.COM – Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, mulai menyiapkan pengisian sejumlah jabatan eselon III dan IV yang masih kosong di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menyusul pelantikan pejabat eselon II pada Kamis (15/10/2026).
Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat penataan struktur organisasi pemerintahan daerah sekaligus mengisi posisi yang ditinggalkan pejabat sebelumnya.
“Kita mempercepat dan mempersiapkan usulan untuk pelantikan eselon IIIA, IIIB, dan eselon IV. Kita sudah menyusunnya,” kata Erwin usai melantik pejabat eselon II di Parigi.
Ia menjelaskan, pengisian jabatan akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan ketersediaan pejabat yang memenuhi persyaratan.
Selain jabatan eselon III dan IV, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong juga mempersiapkan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama untuk Kepala Dinas Sosial serta Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Nakertrans).
Erwin mengatakan, pemerintah daerah sebelumnya telah menyampaikan surat terkait proses pengisian kedua jabatan tersebut. Namun, Badan Kepegawaian Negara (BKN) meminta agar pelantikan pejabat eselon II yang telah diproses lebih dahulu diselesaikan.
“Sebenarnya kita sudah membuka, cuma jawaban dari BKN meminta untuk lantik dulu pejabat eselon II. Mungkin dalam waktu dekat ini kita sudah persiapkan untuk membuka,” ujarnya.
Terkait pergantian sejumlah pejabat, termasuk pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Nakertrans, Erwin menyebut terdapat sejumlah pertimbangan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi pemerintahan daerah.
Sementara itu, pengisian jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) masih menunggu penyelesaian persoalan hukum yang tengah berproses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu.
Erwin berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Menurutnya, langkah musyawarah dapat menjadi jalan untuk mempercepat penyelesaian persoalan tersebut.
Ia juga menyebut pertimbangan teknis (Pertek) dari BKN bagi pejabat yang dipersiapkan mengisi jabatan Kepala Disdikbud masih berlaku hingga Desember 2026.
“Kami meminta agar dilakukan mediasi terlebih dahulu. Mediasi itu merupakan upaya musyawarah. Kalau hari ini gugatannya dicabut, besok kita bisa melantik. Pertek itu berlaku sampai Desember,” kata Erwin.*






