PARIGI MOUTONG – Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase memastikan penggunaan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terus meluas di Kecamatan Siniu.
Kebijakan tersebut ditegaskan Erwin Burase, usai meninjau langsung lokasi kebakaran hutan dan lahan di Desa Uevolo dan Desa Towera, Kecamatan Siniu, Kamis, (5/2).
Erwin mengatakan, penggunaan dana BTT diperlukan sebagai langkah cepat agar penanganan di lapangan dapat segera dilakukan, mengingat kondisi kebakaran yang berpotensi membahayakan masyarakat maupun petugas.
Menurutnya, medan kebakaran yang sulit dijangkau armada Pemadam Kebakaran (Damkar) menyebabkan proses pemadaman harus dilakukan secara manual. Kondisi tersebut diperparah oleh angin kencang yang membuat api cepat membesar dan meluas.
“Saya sudah melihat langsung kondisi di lapangan, masyarakat masih memadamkan api dengan peralatan seadanya seperti jeriken. Ini sangat berisiko. Sehingga, kita akan siapkan alkon dan selang panjang agar air bisa langsung dialirkan ke titik api,” ujar Erwin.
Sebagai langkah penanganan darurat, Pemkab Parigi Moutong menyiapkan 50 unit mesin pompa air atau alkon yang akan dipasang di lokasi-lokasi yang memiliki sumber air. Alat tersebut akan diserahkan kepada kepala desa dan masyarakat untuk digunakan secara bergantian guna mencegah meluasnya kebakaran.
Selain mengoptimalkan anggaran daerah, Pemkab Parigi Moutong juga telah mengajukan permintaan bantuan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Meski telah mendapatkan persetujuan, bantuan tersebut masih dalam proses administrasi.
Untuk mempercepat penyaluran bantuan, pemerintah daerah turut meminta dukungan Komisi VIII DPR RI.
“Alhamdulillah, dari Komisi VIII DPR RI sudah ada yang bersedia membantu secepatnya. Mudah-mudahan dalam satu sampai dua hari ini bantuan bisa tiba di lokasi,” katanya.
Erwin juga menginstruksikan camat dan kepala desa agar segera melakukan pendataan lahan masyarakat yang terdampak kebakaran, meliputi luas lahan, jenis tanaman, serta kepemilikan kebun.
Pendataan tersebut diperlukan sebagai dasar perhitungan kerugian sekaligus penyaluran bantuan kepada warga terdampak.
“Banyak kebun masyarakat yang sebenarnya sudah siap panen, sudah mulai berbuah. Ini tentu sangat merugikan. Pemerintah daerah akan berupaya membantu masyarakat yang terdampak,” ungkapnya.
Berdasarkan laporan posko sementara, luas lahan yang terbakar tercatat sekitar 40 hektare. Namun, hasil pemantauan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui citra satelit memperkirakan luas kebakaran dapat mencapai sekitar 90 hektare.
“Data ini masih kita lakukan cross-check karena tadi malam api kembali meluas. Kita ingin memastikan berapa luas lahan masyarakat yang benar-benar terdampak. Saya juga akan melaporkan perkembangan penanganan karhutla kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk memperkuat koordinasi dan dukungan lintas sektor,” tandasnya.*
