PARIGI MOUTONG – Musyawarah Kabupaten (Mukab) ke-V Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Parigi Moutong resmi dibuka oleh Wakil Bupati Parigi Moutong, Abdul Sahid, Rabu (21/1).
Kegiatan yang berlangsung di Lantai Dua Kantor Bupati Parigi Moutong tersebut mengangkat tema “Akselerasi Berkelanjutan: Membangun Resiliensi Ekonomi Parigi Moutong Berbasis Komoditi Lokal”. Mukab ini menjadi forum strategis bagi dunia usaha daerah dalam merumuskan arah organisasi serta memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Abdul Sahid menegaskan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong untuk terus menciptakan iklim usaha yang kondusif. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan kualitas infrastruktur, serta penerapan kebijakan yang berpihak pada pengembangan ekonomi lokal.
“Namun, seluruh upaya tersebut tidak akan berhasil tanpa dukungan dan peran aktif KADIN sebagai wadah berhimpunnya dunia usaha. KADIN memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Abdul Sahid.
Melalui pelaksanaan Mukab ke-V ini, Wakil Bupati berharap dapat lahir kepengurusan KADIN yang solid, visioner, dan profesional. Kepengurusan tersebut diharapkan mampu merumuskan program kerja yang selaras dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Parigi Moutong.
“Terutama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi unggulan daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua KADIN Kabupaten Parigi Moutong, Faradiba M. Zaenong, menyampaikan harapannya agar sinergi antara KADIN dan Pemerintah Daerah Parigi Moutong, khususnya Bupati dan Wakil Bupati, dapat terus diperkuat ke depan.
“Kami ingin memastikan bahwa kerja-kerja percepatan yang dilakukan KADIN dapat menjadi inspirasi sekaligus mitra strategis pemerintah daerah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Parigi Moutong,” ungkap Faradiba.
Mukab ke-V KADIN Parigi Moutong diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha, guna mendorong pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing serta berkelanjutan berbasis komoditi lokal unggulan. *Diskominfo
