PARIGI MOUTONG – Wakil Ketua (Waket) II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) Zalzulmida A Djanggola melakukan kunjungan koordinasi ke Kabupaten Parigi Moutong, Kamis, 22 Februari 2024.
Zalzulmida A Djanggola bersama Rombongan, diterima Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kesra, Mawardin serta sejumlah kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Parigi Moutong.
“Kegiatan ini, rutin dilaksanakan. Untuk melaksanakan koordinasi dalam daerah. Kebetulan Kabupaten Parigi Moutong merupakan Dapil saya,” ungkap Zalzulmida A. Djanggola, di Parigi, Kamis.
Menurutnya, banyak persoalan prioritas yang menjadi bahan koordinasi DPRD Sulawesi Tengah, di antaranya pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat miskin.
Kemudian, kebutuhan petani terhadap Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan), akses kantongi-kantong produksi serta jalan desa.
“Sebagian program ini, sebenarnya telah terealisasi baik melalui APBD Parigi Moutong maupun aspirasi saya sebagai anggota DPRD Parigi Moutong,” ujarnya.
Lewat kunjungan koordinasi ini, pihaknya juga ingin mengetahui kendala serta mengevaluasi program kerja pemerintah daerah. Sehingga, berbagai persoalan di tengah masyarakat dapat segera direalisasikan, dan tepat sasaran.
Zalzulmida menilai kunci dari berbagai persoalan tersebut, yakni ketersediaan data di daerah. Sebab, banyak terjadi kesalahan dalam penyaluran bantuan, sehingga tidak tepat sasaran.
“Saya berharap, kordinasi antara kabupaten dengan provinsi akan lebih intens. Dengan begitu, tidak lagi terjadi kesalahan data penerima bantuan,” imbuhnya.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kesra, Mawardin menyampaikan apresiasinya kepada Waket II DPRD Sulawesi Tengah yang telah melakukan kunjungan koordinasi ke Kabupaten Parigi Moutong.
Sebab, pihaknya mendapatkan kesempatan memberikan masukan, agar program yang tidak dapat terealisasi melalui APBD Parigi Moutong, dapat dibahas di tingkat pembahasan DPRD Sulawesi Tengah.
Terkait data, kata dia, Pemda Parigi Moutong sebenarnya telah memiliki data masyarakat yang layak mendapatkan bantuan rumah layak huni.
Hanya saja, pemberian bantuan secara langsung ke lapangan tidak tepat sasaran. Sehingga, pihaknya berkeinginan, ke depan dapat merujuk pada ketersediaan data Pemda Parigi Moutong.
“Setiap tahun seharusnya rumah tidak layak huni, berkurang. Tapi yang terjadi, terus bertambah karena tidak sasaran,” pungkasnya. *theopini
