PARIGI MOUTONG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong akan melakukan verfikasi data 16.000 anak usia sekolah dan putus sekolah untuk percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Menurut, Plt Kepala Dinas Dikbud Parigi Moutong, Sunarti, verifikasi data tersebut digagasnya usai kegiatan sarasehan IPM di Kota Palu beberapa waktu lalu.
Pasalnya, dalam pemaparan Kepala Beppeda Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi narasumber pada kegiatan Sarasehan tersebut, terdapat 16.000 masyarakat yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
“Dalam forum itu, saya sempat memberikan sanggahan. Mungkin itu data yang tidak update,” ungkap Sunarti, di Parigi, Senin, (9/01).
Dia menilai, 16.000 orang anak tidak tamat sekolah itu merupakan angka terbesar. Olehnya, Disdikbud Parigi Moutong perlu melakukan langkah-langkah untuk memperbaharui kembali data tersebut agar akurat.
Tujuannya, kata dia, pembaharuan data juga akan berdampak pada percepatan peningkatan IPM di Kabupaten Parigi Moutong khususnya pada bidang Pendidikan.
“Jadi dalam verifikasi data itu, kami akan mencari by name by addres 16.000 anak usia sekolah yang tidak tamat sekolah itu,” kata dia.
Dia mengatakan, Disdikbud Parigi Moutong telah membuat tim yang melibatkan seluruh bidang, dan akan memverifikasi data jumlah anak usia sekolah yang tidak bersekolah dan putus sekolah.
Sehingga, jika ditemukan data anak yang putus sekolah akan menjadi perhatian, dan tanggung jawab Disdikbud Parigi Moutong untuk melakukan intervensi.
“Verifikasi data ini akan dilakukan di 23 kecamatan di wilayah Kabupaten Parigi Moutong. Kami diminta untuk menyampaikan hasilnya ke Disdikbud Parigi Moutong pada 31 Januari 2023,” ucapnya.
Bahkan, Disdikbud Parigi Moutong juga akan melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Pemerintah Desa (Pemdes).
Dia berharap, keakuran data usai dilakukan verifikasi ini, akan menjadi pembanding data BPS. Sebab, selama ini Disdikbud Parigi Moutong telah melakukan berbagai program untuk menuntaskan permasalah tersebut, salah satunya dengan membangun Pusat Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM).
Selain itu, Sunarti juga menyayangkan data real tentang anak usia sekolah dan putus sekolah per kecamatan tidak tersedia secara baik.
“Olehnya, dengan langkah yang baru dibuat ini, akan menjadi acuan data untuk tahun yang akan datang,” pungkasnya. *theopini
