JAKARTA – Bupati Parigi Moutong Erwin Burase melakukan audiensi dengan Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara di ruang rapat Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2026), guna membahas pengembangan kawasan transmigrasi di Kabupaten Parigi Moutong.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi Wakil Bupati Abdul Sahid, Sekretaris Daerah Zulfinasran, Asisten Perekonomian Aswini Dimpel, tenaga ahli Zulfinahri, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Rombongan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong diterima langsung oleh Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman bersama Dirjen PPK Trans Sigit Mustofa Nurudin, Pelaksana Harian Dirjen PEPMT Nirwan Ahmad Helmi, staf khusus menteri, Sesditjen PPK Trans, serta jajaran direktur di lingkup Kementerian Transmigrasi.
Dalam pemaparannya, Bupati Erwin Burase menjelaskan sejarah masuknya program transmigrasi di Kabupaten Parigi Moutong yang dimulai sejak 1962 dengan kedatangan 52 kepala keluarga atau 248 jiwa asal Bali di Satuan Pemukiman Nambaru, Desa Sumber Sari, Kecamatan Parigi Selatan.
Program tersebut berlanjut pada 1967 dan 1968 dengan kedatangan 295 kepala keluarga atau 1.453 jiwa dari Bali dan Jawa di Satuan Pemukiman Torue dan Tolai. Pada tahun-tahun berikutnya, transmigran juga berasal dari berbagai daerah, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, termasuk melalui program APPDT, swakarsa, pengungsi Poso, TPS, dan TMS.
Menurut Bupati, kawasan transmigrasi di daerah tersebut telah menjadi salah satu pilar pembangunan daerah dan memberikan kontribusi besar bagi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.
Ia menjelaskan bahwa Kawasan Transmigrasi Bahari Tomini Raya memiliki sejumlah komoditas unggulan, antara lain produksi durian 903,9 ton per tahun, padi 3.742 ton per tahun, kelapa 8.975 ton per tahun, kakao 2.437 ton per tahun, perikanan tangkap 8.134 ton per tahun, serta perikanan budidaya 2.759 ton per tahun.
Potensi tersebut dinilai strategis untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis agro-maritim.
Namun demikian, Bupati juga memaparkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi di kawasan transmigrasi, di antaranya tingginya angka kemiskinan yang mencapai 117.432 jiwa, kerusakan infrastruktur jalan sepanjang 192,75 kilometer dari total 330,61 kilometer jalan kawasan, serta kerusakan enam daerah irigasi dengan luas areal 1.008 hektare.
Selain itu, keterbatasan akses permodalan serta minimnya dukungan teknologi dan peralatan perikanan maupun pengolahan hasil pertanian juga menjadi kendala dalam pengembangan ekonomi masyarakat.
“Kami berharap dukungan pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati.
Dalam audiensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong juga mengusulkan sejumlah program strategis kepada pemerintah pusat.
Usulan tersebut meliputi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi berupa pembangunan RTJK sisa daya tampung, pembangunan jalan lingkungan kawasan, pembangunan tanggul abrasi pantai, serta pembangunan drainase tipe 70.
Selain itu, pemerintah daerah juga mengusulkan pengembangan ekonomi kawasan dan pemberdayaan transmigrasi melalui pengembangan lahan usaha kapal tangkap dan bagan apung, pembangunan sentral pelelangan ikan, pengembangan wisata bahari transmigrasi, serta pengembangan Koperasi Nelayan Merah Putih.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman menyampaikan bahwa pihaknya akan mempelajari seluruh proposal yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
Ia juga mengarahkan agar pemerintah daerah terus membangun kepercayaan dengan pemerintah pusat melalui fokus pada program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
“Fokus Kementerian Transmigrasi adalah peningkatan produktivitas masyarakat dengan membuka lapangan kerja melalui pembangunan ekosistem ekonomi, seperti pengembangan desa modern,” ungkap Menteri.
Selain itu, Menteri juga menyampaikan adanya calon investor asal Tiongkok yang berminat menanam komoditas kelapa dengan kebutuhan lahan sekitar 2.000 hektare. Ia meminta agar pemerintah daerah dapat memfasilitasi kesiapan lahan sesuai ketentuan yang berlaku.
Audiensi tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan pemerintah pusat guna mendorong transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif, modern, dan berkelanjutan.
