Bapenda Intensifkan Penagihan dan Tangani Keberatan PBB-P2 di Tinombo Selatan

PARIGI MOUTONG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Parigi Moutong terus mengintensifkan upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Salah satu langkah yang dilakukan adalah penagihan langsung sekaligus penanganan keberatan masyarakat atas ketetapan PBB-P2 di desa-desa wilayah Kecamatan Tinombo Selatan.

Koordinator Wilayah III Bapenda Parigi Moutong bersama tim turun langsung ke lapangan untuk memastikan proses penagihan berjalan efektif, sekaligus membuka ruang dialog dengan masyarakat yang mengajukan keberatan terkait besaran ketetapan pajak.

Kepala Bapenda Parigi Moutong, Mohammad Yasir, menegaskan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan pajak daerah yang transparan dan akuntabel.

“Penagihan ini bukan semata-mata mengejar angka, tetapi memastikan hak dan kewajiban masyarakat berjalan seimbang. Kami ingin semua persoalan keberatan atas PBB-P2 ditangani secara terbuka, sehingga masyarakat mendapat kepastian dan keadilan,” ujar Yasir di Parigi, Senin (8/9).

Menurutnya, kegiatan penagihan langsung di tingkat desa juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak tepat waktu. Yasir menilai, kesadaran masyarakat adalah kunci keberhasilan dalam mencapai target PAD.

“Kami terus mengingatkan bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan, baik infrastruktur maupun pelayanan publik. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak sangat menentukan,” jelasnya.

Selain penagihan, Bapenda juga membuka posko pelayanan keberatan di tingkat wilayah agar masyarakat yang merasa tidak sesuai dengan ketetapan PBB-P2 dapat menyampaikan langsung permasalahannya. Tim Bapenda akan menindaklanjuti setiap aduan sesuai mekanisme yang berlaku.

Yasir menambahkan, upaya intensifikasi penagihan di Tinombo Selatan akan menjadi model untuk diterapkan di kecamatan lain. “Kami akan terus melakukan monitoring, sehingga potensi kebocoran bisa ditekan, dan realisasi pajak sesuai target yang sudah ditetapkan pemerintah daerah,” tutupnya. *