PARIGI MOUTONG – Bupati Parigi Moutong Erwin Burase langsung tancap gas menyalakan mesin reformasi fiscal dalam rangka menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lewat rapat perdana Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Kamis (25/7), Bupati Erwin Burase menunjukkan arah baru, kemandirian fiskal harus dicapai dan digitalisasi adalah kuncinya.
Digelar di Aula Bappelitbangda, rapat yang dihadiri para kepala OPD pengelola retribusi serta perwakilan Bank Sulteng ini tak sekadar seremoni awal jabatan. Ini adalah titik awal dari babak baru pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih transparan, terukur, dan berbasis teknologi.
“Era menunggu dana pusat sudah lewat. Parigi Moutong harus berdikari secara fiskal, dan itu bisa kita capai dengan inovasi,” tegas Erwin Burase dalam arahannya.
Bupati yang juga menjabat sebagai Ketua TP2DD itu ingin memastikan seluruh OPD memiliki semangat yang sama: bekerja cepat, tepat, dan adaptif. Ia menegaskan akan turun langsung memantau perkembangan penerimaan pajak dan retribusi daerah.
Sementara itu, Kepala Bapenda Parigi Moutong, Yasir, melaporkan bahwa hingga akhir Juni 2025, realisasi PAD daerah sudah menyentuh angka 62,29% melebihi target semester pertama yang ditetapkan hanya 50%. Namun di balik angka menggembirakan itu, masih ada pekerjaan rumah yang pelik.
Contohnya, sektor pajak sarang burung walet yang baru menyentuh 28,60% realisasi. Yasir mengaku banyak pemilik gedung walet yang masih tertutup dan enggan melapor.
“Kami sedang jajaki kerja sama dengan Karantina Nasional untuk menjadikan titik ekspor walet sebagai tempat pemungutan pajak. Harapannya, bisa memotong rantai gelap yang selama ini menyulitkan,” jelas Yasir.
Masalah lain muncul dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Alih-alih naik, target PBB justru turun akibat penyesuaian tarif berdasarkan fungsi lahan, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022.
Namun, bukan berarti Pemda menyerah. Bupati Erwin justru menjadikan digitalisasi sebagai “senjata pemukul” yang akan mempercepat transformasi fiskal. Dalam waktu dekat, akan dilakukan:
- Penambahan channel pembayaran non-tunai,
- Digitalisasi sistem pelayanan pajak dan retribusi,
- Finalisasi Roadmap ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) yang berbasis data.
“Kami ingin semua transaksi PAD tercatat digital, bisa diaudit real-time, dan mudah diakses masyarakat. Ini soal kepercayaan dan efisiensi,” ungkap Bupati.
Langkah-langkah ini mendapat dukungan penuh dari DPRD. Beberapa anggota legislatif bahkan memuji keberanian Pemda yang langsung membidik inti persoalan fiskal sejak awal masa jabatan.
Dengan sinyal kepemimpinan yang tegas dan fokus pada reformasi sistemik, Parigi Moutong tampaknya tak ingin jadi penonton dalam perlombaan kemandirian fiskal daerah. Bupati Erwin Burase sudah mengambil langkah pertama dan itu adalah langkah besar. *
