PARIGI MOUTONG – Anggota DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Muhamad Fadli, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) menghitung estimasi operasional ambulance untuk pasien rujukan, selama satu tahun anggaran.
“Persoalan anggaran ambulance untuk rujukan pasien telah saya sampaikan sejak 2014. Tolong pimpinan BPJS Kesehatan, memberikan gambaran pembiayaannya,” kata Fadli, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Parimo, Senin, 4 September 2023.
Menurutnya, penghitungan estimasi dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan anggaran. Sehingga, mendapatkan pembiayaan untuk memutus mata rantai utang operasional ambulance rujukan
Ia menyayangkan masalah ambulance rujukan pesien rawat inap, dan bersalin dari Rumah Sakit hingga Puskesmas masih saja menjadi catatan utang Pemda.
Persoalan berulang ini, terjadi karena pihak Puskesmas tidak memiliki dana talangan untuk merujuk pasien ke Rumah Sakit.
“Dari 2014, saya jadi anggota DPRD tidak selesai-selesai. Dulu ini, kita anggap persoalan serius, karena sudah sering dibahas psikologi kita jadi anggap biasa,” ungkapnya.
Selain itu, kata dia, alokasi anggaran operasional ambulance rujukan, akan sangat membantu masyarakat miskin.
Sebab berdasarkan kasus yang ditemukan di lapangan, keluarga pasien terpaksa meminjam uang agar bisa segera mendapatkan penanganan rujukan.
“Rakyat kadang tidak ada uang sama sekali saat keluarganya dirujuk. Apalagi jarak Puskesmas dengan desa juga jauh. Pasien miskin jangan diberatkan,” tandasnya.
Bukan hanya itu, Fadli juga mengusulkan agar Dinas Kesehatan dan OPD terkait, mempertimbangkan pembiayaan untuk ambulance pemulangan jenazah, yang tidak ditanggung BPJS Kesehatan
“Itu juga harus sudah dipikirkan ditanggung Pemda,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Tada, Masdari Yusuf mengatakan, dalam sekali rujuk pasien menggunakan ambulance Puskemas ke RSUD Anutaloko Parigi membutuhkan baiya Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp200 ribu.
“Utang Bansos November-Desember 2022, totalnya Rp34 juta lebih. Kemudian, utang non kapitasi September-Desember, termasuk rujukan persalinan dan rawat inap totalnya Rp152 juta lebih” bebernya.
Ia pun bersepakat soal dana talangan untuk operasional ambulance rujukan, karena kondisi kas Puskesmas tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut.
“Proses pembayaran dari daerah agak lambat ke Puskesmas. Sedangkan orang dirujuk tiap hari pasti ada. Biasanya kita terpkasa meminjam uang pasien, untuk beli BBM dari Puskemas ke Rumah Sakit,” pungkasnya. *TheOpini
