PARIGI MOUTONG – Komisi III DPRD Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk memindaklanjuti keluhan warga terkait berbagai kerusakan infrastruktur, berupa jembatan dan irigasi.
Rakor yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Parimo, Yusuf, SP, mengundang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pada Selasa, 18 Juli 2023.
“Alhamdulillah, secara tekhnis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait akan turun ke lapangan menindak lanjuti keluh kesah masyarakat,” kata Yusup SP, usai rapat, Selasa.
Dari hasil pembahasan, kata dia, ada beberapa permasalahan yang tidak dapat disikapi oleh OPD terkait. Sehingga, harus meminta solusi dari pengambil kebijakan, yakni Bupati Parimo.
Salah contoh, yakni jembatan di Desa Bambasiang, yang rusak akibat hantaman air dan tidak ditetapkan sebagai tanggap darurat bencana.
Akan tetapi, bila dibiarkan tanpa mengambil keputusan, jembatan tersebut terus dalam rusak dan nyaris roboh. Namun, karena keterbatasan anggaran Dinas PUPRP Parimo tidak dapat melakukan perbaikan.
“Ini yang harus dilaporkan ke Bupati Parimo, agar ada solusinya, dan harus secepat mungkin,” kata dia.
Dalam Rakor tersebut, juga membahas tentang jalan poros Desa Lambanau, Kecamatan Ongka Malino. Tetapi, telah ditindaklanjuti Dinas PUPRP Parimo, dan berpeluang diperbaiki pada 2024.
Selain itu, irigasi di Desa Parigimpuu, Kecamatan Parigi Barat yang tak berfungsi akibat endapan sendimen, juga dibahas dalam Rakor tersebut.
“Petani tidak lagi melakukan aktifitas persawahan. Bagaimna mau program ketahanan pangan, kalau sawahnya saja tidak digarap,” tukasnya.
Untuk menindak lanjuti permasalahan tersebut, Komisi III DPRD Parimo dan Dinas PUPRP bersama kelompok tani akan melakukan kunjungan langsung ke lokasi irigasi.
“Nanti di sana, kita buat mereka ambil kesimpulan dan desak untuk melakukan perbaikan,” pungkasnya. *TheOpini
