PARIGI MOUTONG – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Parigi Moutong akhirnya melantikan dua anggota Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) yang sempat tertunda, karena belum memenuhi syarat administrasi, Jum’at malam, 11 November 2022.
“Anggota yang dilantik malam ini, atas nama Hairunisa, SE asal Kecamatan Tinombo dan Megawati, S.Pd asal Kecamatan Kasimbar,” ungkap Koordinator Devisi SDM, Organisasi, Lembaga dan Diklat di Bawaslu Parigi Moutong, Muhammad Rizal, di Parigi, Jum’at malam.
Dia mengatakan, sebelumnya anggota Panwascam Kasimbar atas nama Hairunisa, SE belum memenuhi surat keterangan bebas narkoba. Sehingga, yang bersangkutan tidak dapat dilantik bersamaan dengan 67 anggota lainnya.
Sementara anggota Panwascam Tinombo asal nama Megawati, S.Pd merupakan pengganti calon terpilih sebelumnya bernama Rahmasita.
Menurutnya, Rahmasita berdasarkan rapat pleno Bawaslu dinyatakan gugur karena tidak dapat memenuhi surat izin cuti atau sementara dari statusnya sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) tenaga guru.
“Kami telah menyurati yang bersangkutan (Rahmasita) pada 2 November 2022, meminta agar memenuhi syarat itu, dengan batas waktu lima hari kerja. Namun, hingga Rabu, 9 November 2022, yang bersangkutan tidak memenuhi syarat tersebut,” jelasnya.
Kemudian, berdasarkan surat Bawaslu dengan Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Parigi Moutong, nomor: 800/0427/BKPSDM tertanggal 1 November 2022, menyatakan status PPK jika mendaftar di Bawaslu hingga ke jajaran pengawasan Tempat Pemungutan Syarat (TPS) harus mengundurkan diri.
Pada poin berikutnya dalam surat tersebut, kata dia, Pemerintah Daerah (Pemda) akan melakukan pemutusan kontrak kerjasama dengan yang bersangkutan.
“Dasar inilah yang kemudian kami bersepakat mengambil kesimpulan untuk membatalkan yang bersangkutan (Rahmasita) sebagai anggota Panwascam Kasimbar, dengan alasan tidak memenuhi syarat untuk dilantik,” ungkapnya.
Sementara itu, Kordinator Devisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Iskandar menambahkan Rahmasita calon terpilih sebelumnya hanya menggunakan surat izin sementara dari kepala sekolah tempatnya mengabdi sebagai tenaga guru honorer.
“Pada pendaftaran awal yang besangkutan mencantumkan tenaga guru honorer dibiodatanya. Sehingga dinyatakan lolos berkas saat itu,” ujarnya.
Namun, usai pengumuman anggota Panwascam terpilih, Bawaslu menerima informasi yang bersangkutan ternyata berstatus sebagai PPPK tenaga guru.
Sehingga, surat izin cuti dan sementara tersebut bukan lagi yang ditandatangani kepala sekolah, melainkan Sekretaris Daerah (Sekda) Parigi Moutong yang menandatangi perjanjian kerjanya, dan Bupati Parigi Moutong yang menandatangani Surat Keputusan (SK).
“Makanya atas dasar itulah kami menganggap keterpenuhan syarat penuh waktu tidak dipenuhi,” pungkasnya. *theopini.id
