PARIGI MOUTONG – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Parigi Moutong minim kantor pengamat irigasi. Saat ini, Dinas PUPRP Kabupaten Parigi Moutong hanya memiliki lima kantor pengamat irigasi.
Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPRP Kabupaten Parigi Moutong, Alfianto kepada wartawan, Kamis (20/2) mengakui minimnya kantor pengamat irigasi. Akibat minimnya, sehingga lima kantor pengamat itu bertugas melakukan pengamatan irigasi hingga lebih dari satu. Namun, ada pula kantor pengamat yang hanya mengamati satu jaringan irigasi saja.
“Laporan dari kantor pengamat yang kami jadikan dasar untuk pelaporan ke Kementerian,” tuturnya.
Ia menjelaskan, kantor pengamat irigasi di Parigi Moutong terdiri dari kepala pengamat hingga stafnya yang terbagi, atas juru, penjaga pintu irigasi dan bendungan. Sedangkan laporan yang disampaikan setiap kantor pengamat itu seputar kondisi jaringan irigasi. Apabila terjadi kerusakan pada salah satu fasilitas irigasi yang harus diperbaiki, maka proses pelaporannya menggunakan titik koordinat.
“Dengan begitu, mudah untuk dilakukan survei langsung terhadap irigasi yang mengalami kerusakan. Dengan sistim pelaporan seperti itu, semuanya jadi mudah,” terangnya.
Lanjut Alfianto menjelaskan, selain menjadi kewenangan Pemerintah daerah (Pemda), seluruh jaringan irigasi di Kabupaten Parigi Moutong juga terdapat kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Pusat.
“Makanya, jika petugas pengamat perwakilan Pemprov dan pusat berkantor bersama petugas Dinas PUPRP,” jelasnya.
Ia mengatakan, dalam melakukan pengamatan irigasi, petugas Dinas PUPRP turun bersama-sama dengan pengamat dari Pemprov dan pemerintah pusat.
“Sehingga, data lapangan dari hasil pengamatan yang dilakukan antara petugas Dinas PUPRP sinkron dengan pengamat Pemprov dan pusat.
Menurutnya, adanya sinkronisasi terkait data pengamatan irigasi, memudahkan Bidang SDA yang dipimpinnya itu dalam melakukan pengusulan anggaran rehab irigasi.
Adanya sinkronisasi terkait data pengamatan itu kata dia, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat benar-benar teliti dalam mengucurkan anggaran. Misalnya, jumlah rehab irigasi yang diusulkan dari Dinas PUPRP Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 12 unit berkurang menjadi enam.
“Kami usulkan sebanyak 12 unit irigasi untuk direhab. Namun, yang disetujui hanya enam saja,” urainya. FAIZ
