PARIGI MOUTONG – Kabupaten Parigi Moutong kembali mendapat perhatian khusus dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDT) RI. Kali ini, Kementerian yang dipimpin Eko Putro Sandjojo itu akan memberikan fasilitas pendampingan bagi 106 desa di Kabupaten Parigi Moutong untuk menyusun rencana pembangunan kawasan perdesaan yang menjadi program Kemendes PDT RI.
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI diwakili Staf Ahli Menteri Rishar Yudi Triswibowo ketika membuka rapat koordinasi pembangunan kawasan perdesaan Kabupaten Parigi Moutong, di Kecamatan Tinombo mengatakan, pembangunan kawasan pedesaan sangat stratgis karena akan mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa.
Kedepan pembangunan desa akan dilakukan dengan perspektif kawasan desa yang mengusung nawa cita sebagai program utama kabinet kerja periode 2015-2019. Program ini akan membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah dan Desa dalam kerangka negara kesatuan sebagai bukti kehadiran negara dalam membangunan desa dan kawasan perdesaan. “Alhamdulillah di Kabupaten Parigi Moutong ada 106 desa yang menjadi sasaran program ini,” kata Rishar Yudi Triswibowo di Tinombo, Selasa (12/3).
Rishar menjelaskan, pembangunan kawasan perdesaan bertujuan mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan. Menurutnya, rapat koordinasi pembangunan kawasan ini merupakan forum yang penting dan strategis khususnya bagi Kabupaten Parigi Moutong yang akan mendapatkan fasilitas pendampingan dalam penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan dari Kementerian Desa PDT RI serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI. Ia berharap rakor ini dapat dijadikan wadah untuk saling berbagi dan menyamakan persepsi sehinga dapat dibangun kesepahaman dan tujuan bersama yaitu membangun kawasan perdesaan secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah desa dan masyarakat pemerintah daerah dan pemerintah provinsi melalui kementerian lembaga. “Saya berharap 106 desa yang sudah ditetapkan memperoleh fasilitasi dalam penyusunan pembangunan kawasan perdesaan ini dapat terus berkoordinasi dengan tim dari kementerian, sehingga bisa dicapai apa yang menjadi tujuan dari program ini,” harapnya.
Sementara itu, Bupati Parigi Moutong, H Samsurizal Tombolotutu mengatakan, pihaknya terus berupaya menurunkan angka kemiskinan di wilayah ini yang masih ada di angka 17 persen. Salah satu caranya adalah melobi Kementerian Desa PDT agar memperoleh program yang bisa menopang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa. “Dengan berbagai upaya kita selalu menjadi ‘pengemis’ di pusat, meminta program kepada Kemendes PDT agar masyarakat miskin yang masih 17 persen itu perlahan bisa berkurang,“ ujar Bupati Samsurizal.
Karena itu, Bupati meminta kepada seluruh kepala desa segera melakukan pendataan potensi desa. Dari pendataan itu akan dibuat kawasan perdesaan atau pasar kawasan yang dikelola langsung oleh Bumdes. “Bumdes ini akan mengelola pasar kawasan sehingga akan menjadi pendapatan desa. Kalau ini terjadi dan menjadi program utama, pasti akan bisa mengurangi angka kemiskinan Parigi Moutong yang masih 17 persen itu,” ujarnya. HUMAS PEMKAB
