PARIGI MOUTONG – Warga meminta Kepala Sekolah (Kepsek) SDN Baliara dinonaktifkan atau mundur dari jabatannya. Ini sesuai hasil pertemuan antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Parigi Moutong bersama warga dan dewan guru, terkait dengan penyegelan SDN Baliara Kecamatan Parigi Barat, Senin (16/7).
“Saya meminta kepada warga dan guru saat rapat, bolehkah sekolah itu dibuka lagi. Mereka menjawab boleh, tetapi dengan persyaratan Kepsek jangan dihadirkan lagi di sekolah itu,” ujar sekretaris Disdikbud Parigi Moutong, Ahmad Saiful kepada Songulara, Selasa (17/7).
Dengan berbagai pertimbangan katanya, Kepala UPTD Disdik Parigi Barat dan Kabid SD Disdikbud terpaksa mengikuti apa kemauan dari warga dan guru-guru. Karena bila dibiarkan, hanya dapat merugikan masyarakat dan siswa itu sendiri.
Ia mengatakan, untuk sementara yang bertanggung jawab di sekolah tersebut adalah Kepala UPTD, dan Kepsek dinonaktifkan dulu sejak kemarin.
Menurutnya, pemberhentian Kepsek tersebut belum dilakukan secara tertulis, dan yang bersangkutan sudah mengetahui hal ini, karena sudah dilakukan pemanggilan sebelumnya.
Dari klarifikasi dengan pihak komite sekolah, setiap kali dilakukan rapat, ketua komite sekolah mengaku tidak pernah dihadirkan Kepsek dalam hal penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS).
“Ketua komite bertanya-tanya, ini dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih ada atau tidak, dia berpikir dana BOS ini sudah tidak ada, karena tidak pernah lagi ia ketahui,” ungkapnya.
Terkait persoalan tersebut kata dia, tergantung dari keputusan Kepala Dinas apakah yang bersangkutan akan dimutasi atau lainnya. Karena masyarakat sudah tidak mau menerima kehadiran oknum kepsek tersebut.
Menurutnya Saiful, kepsek terkait harus di mutasi karena masyarakat dan guru tidak mau lagi menerima kehadirannya.
Ia mengaku sempat berkunjung ke sekolah tersebut untuk melihat kondisi sekolah. SDN Baliara sudah terlihat bersih, guru dan siswa juga sudah mulai melakukan aktifitas belajar seperti biasa. IWAN TJ
