PARIGI MOUTONG – Keluhan belum maksimalnya pelayanan pembuatan dokumen kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Parigi Moutong, perlu dilakukan investigasi khusus.
“Perlu investigasi khusus, disana ada rekayasa terutama kepala dinasnya. Mengapa demikian, ini APBD mau hancur, khusus pada dinas itu (Dukcapil). Untuk dinas lain juga perlu investigasi,” tegas Ketua Komisi I DPRD Parigi Moutong, Husen Marjengi, usai Paripurna penjelasan LKPj Bupati tahun 2017, Rabu (4/4).
Saat ini katanya, ada satu persoalan di Dukcapil Parigi Moutong yang menyangkut penggunaan anggaran yang sudah tidak sesuai dengan kepentingan kependukan dan pencatatan sipil, dan bisa berdampak pada masalah hukum.
Husen mengaku kecewa karena anggaran yang begitu besar diploting oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Parigi Moutong sebelumnya tidak dimaksimalkan untuk kepentingan pelayanan dokumen kependudukan.
“Komisi terkait harus segera melakukan peninjauan langsung, saya dengar disana ada penggunaan anggaran yang tidak sehat. Saya kira ini juga menjadi catatan penting bagi Pjs bupati untuk mengundang kepala dinasnya untuk mempertanyakan pelayanan tersebut, karena masyarakat sangat mengharapkan itu,” pungkasnya. AKSA
