PARIGI MOUTONG – Pemkab Parigi Moutong menargetkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI bisa memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2018.
Dengan pengetahuan yang memadai tentang penyusunan RAPBDes dan pengelolaan keuangan desa, dimulai dari aparat desa opini WTP itu bisa dicapai.
“Mudah-mudahan melalui sosialisasi ini, aparat desa bisa memperoleh pengetahuan bagaimana menyusun RAPBDes dan pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar. Karena desa juga menjadi ujung tombak pencapaian WTP,” kata Wakil Bupati, Badrun Nggai, saat mebuka resmi sosialisasi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) dan pengelolaan keuangan desa, di auditorium kantor Bupati, Kamis (1/2).
Menurut Wabup, hampir lima tahun terakhir LHP Pemkab Parigi Moutong baru bisa memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI. Wabup mengaku tak mengetahui pasti apa yang menjadi penyebabnya, padahal aparatur pemerintah di daerah ini sudah sering diberikan pembekalan tentang pengelolaan keuangan.
Olehnya ia berharap, dengan sejumlah upaya yang dilakukan pemkab termasuk pematangan pengetahuan dan pemahaman aparat desa dalam megelola keuangan, diharapkan dapat mewujudkan target WTP. KLID
