PARIGI MOUTONG – Puluhan honorer kategori satu (K1) Kabupaten Parigi Moutong kembali mendatangi kantor DPRD, Rabu (26/7). Mereka menuntut agar dapat diakomodir menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Aksi tersebut merupakan bentuk kekesalan terhadap Pemkab dan DPRD Parigi Moutong yang hingga kini tidak dapat mengakomodir mereka untuk menjadi CPNS. Mereka mengklaim sudah terbilang lama mengabdikan diri pada instansi-instansi yang ada.
Dari seribu lebih yang terdata dalam K1, baru sekitar 400 lebih orang yang terangkat menjadi PNS. Sementara sisanya kurang lebih 583 orang, hingga sekarang, nasibnya belum ada kejelasan.
“Kami yang melakukan aksi saat ini ada yang masa pengabdiannya sudah mencapai 10 tahun, ini artinya kami juga harus bisa menjadi CPNS. Kenapa kami hanya didiamkan, tidak ada lagi kabarnya soal nasib kami,” ujar massa aksi.
Mereka berharap eksekutif dan legislatif bisa memperhatikan kembali nasib honorer K1 yang tersisa kurang lebih 583 orang.
“Kami ini juga putra-putri daerah yang sebentar lagi mungkin dapat melanjutkan kepemimpinan saat ini. Olehnya kami yang tersisa saat ini dapat diakomodir selayaknya teman-teman lain yang sudah menjadi PNS,” ujarnya.
Sebelumnya, honorer K1 ini menduduki gedung DPRD sejak semalam. Mereka mendirikan tenda tepat di halaman gedung DPRD untuk menuntut perhatian Pemkab maupun para legislator.
Pada saat aksi tersebut, mereka diterima sejumlah anggota DPRD khususnya Komisi I. Sayangnya, jawaban yang mereka terima dari para legislator terkesan klasik karena serupa dengan alasan-alasan sebelumnya. Misalnya, Ketua Komisi I, Husen Mardjengi mengatakan, tuntutan para Honorer K1 itu akan dibicarakan ditingkat fraksi dan pimpinan DPRD untuk mencari solusi penyelesaiannya.
DPRD, Pemkab dan Honorer K1 kata Husen, harus bersatu mengumpulkan kekuatan bersama untuk mencari upaya lain secara bersama-sama dalam mewujudkan harapan para honorer K1.
Setelah mendengar jawaban anggota DPRD, para honorer K1 ini akhirnya membubarkan diri, meski sebagian diantara mereka terlihat kecewa. AKSA
