PARIGI MOUTONG – Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Nggai sangat menyesalkan banyaknya kasus dugaan korupsi yang menjerat para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkup Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong.
“Keadaan ini sangat disayangkan, karena sudah begitu banyak fungsi kontrol yang saya lakukan, namun masih saja ada PNS yang tersandung korupsi. Apakah mereka tidak paham aturan, tidak hati-hati, dianggap mudah saja atau ada unsur lain, saya tidak paham,” kata Badrun Nggai kepada sejumlah wartawan yang ditemui diruangannya belum lama ini.
Menurut Badrun, fungsi kontrol yang dilakukannya sudah lebih dari cukup. Bahkan disetiap acara kegiatan SKPD, selalu menyampaikan untuk lebih berhati-hati dalam mengelolah keuangan daerah. Apalagi yang menyangkut pengelolaan keuangan, mau tidak mau ataupun suka tidak suka pasti akan berhadapan dengan hukum.
“Saya tahu persis jika sudah terjerat kasus hukum dalam penyelewengan pengelolaan keuangan daerah pasti hukum tidak akan melihat siapa dia, karena hukum tidak melihat dia pejabat atau bukan,” sesalnya.
Menurut dia, selain harus patuh aturan, PNS juga harus mengedepankan budaya malu. Sebab, semua proses hukum yang terjadi akan berdampak pada anak istri dan keluarganya.
“Jika budaya malu kita masih ada, mengingat masih ada keluarga, anak, istri, teman, kerabat, saudara maka insya Allah kita tidak akan terseret dalam kasus itu,” ujarnya.
Ia menegaskan, terjerat atau tidaknya PNS ataupun siapa dia dalam setiap kasus korupsi, semuanya tergantung pribadi masing-masing, mau atau tidak. Jika masih melihat dampak yang akan diterima keluarga maka harus dihindari.
“Sekali lagi saya sampaikan, kasian anak istri dan keluarga kita, mereka juga akan ikut menanggung beban dan dampak buruk dari perbuatan kita. Untuk itu saya menghimbau kepada seluruh PNS yang berada di ruang lingkup Pemerintah ini agar berfikir berkali-kali jika berniat menyelewengkan pengelolaan keuangan, cepat atau lambat apa yang diperbuat pasti akan terlihat,” tuturnya.
Selain warning bagi PNS khusunya yang mengelola anggaran daerah, ia juga menyampaikan dan melakukan pembinaan pada setiap kontraktor dalam melakukan pekerjaan fisik, sebab pekerjaan fisik juga sangat rentan dengan kasus korupsi.
Intinya kata dia, di pemerintahan ini, jika semua PNS paham dan ikut aturan yang berlaku pasti tidak ada yang terjerat kasus. FHARA
