PARIGI MOUTONG – Meskipun belakangan marak pemberitaan terkait perseteruan antara Partai NasDem dan Gerindra di tingkat pengurus pusat, namun hal itu diyakini tidak akan mempengaruhi rencana koalisi di tingkat bawah.
Diketahui, pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati, Samsurizal Tombolotutu – Badrun Nggai, rencananya akan menggunakan NasDem dan Gerindra, beserta sejumlah partai politik lainnya, sebagai pengusung yang tergabung dalam Koalisi SABAR, pada Pemilihan Bupati dan Wabup (Pilbup) Parigi Moutong 2018.
“Saya kira perseteruan di tingkat atas tidak akan berpengaruh sampai ke tingkat Pilbup Parigi Moutong,” jelas Teguh Arifiyanto, saat diskusi di kediamannya, Minggu (7/8) tadi malam. Teguh Arifyanto, merupakan orang kepercayaan Pasangan SABAR untuk mengurusi dukungan partai politik.
Sebagai bukti kata dia, rencana reses anggota DPR RI yang juga Ketua DPW Partai NasDem Sulteng, Ahmad H Ali, di Parigi Moutong nanti akan didampingi oleh Bupati Samsurizal Tombolotutu yang notabene merupakan Ketua Dewan Pembina DPC Partai Gerindra Parigi Moutong.
Di tempat yang sama, hal senada juga diungkapkan salah seorang unsur Wakil Ketua DPD Partai NasDem Parigi Moutong, Mohammad Irhan. Menurutnya, kepengurusan NasDem di tingkat kabupaten belum menerima instruksi apapun terkait berita perseteruan di tingkat atas.
“Saat ini, kami tetap bekerja seperti biasanya,” tegas Mohammad Irhan.
Sementara, Sekretaris DPD Partai Gerindra Parigi Moutong, Khalil Khan, mengakui adanya kemarahan sejumlah kader Gerindra terhadap salah satu petinggi NasDem pusat.
“Ada kemarahan sejumlah teman-teman kader, bahkan tadi ada demo lagi di Palu. Hanya saja, kami belum menerima instruksi larangan berkoalisi dengan parpol manapun,” tandas Khalil Khan dari balik telepon genggamnya, Senin (8/7).
Belum lama ini, pernyataan salah satu petinggi Partai NasDem yang juga anggota DPR RI, Viktor Laiskodat, menjadi berita utama di media elektronik dan media cetak, serta menjadi viral di media sosial. Ketika reses di Provinsi NTT, Viktor secara gamblang menyebutkan adanya empat partai politik di Indonesia, yang mendukung berdirinya negara khilafah, yakni Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN. Tak ayal pernyataan Viktor tersebut, memicu kemarahan para petinggi dan kader dari keempat partai yang ditudingnya. (RUDI MARTISANDI)