LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI TAHUN ANGGARAN 2019

SAMBUTAN BUPATI PARIGI MOUTONG DALAM AGENDA PENJELASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) BUPATI TAHUN ANGGARAN 2019 

ASSALAMU ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH

SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA

OM SWASTI ASTU

YTH. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG.

YTH. WAKIL KETUA DAN SELURUH ANGGOTA DPRD KABUPATEN PARIGI MOUTONG

YTH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

YTH. PARA STAF AHLI BUPATI, STAF AHLI DPRD, ASISTEN, DAN PARA KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI JAJARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG .

YTH. PARA WARTAWAN MEDIA CETAK DAN MEDIA ELEKTRONIK.

PUJI DAN SYUKUR KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA, OLEH KARENA IJINNYA SEHINGGA KITA SEMUA DAPAT MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN PARIGI MOUTONG YANG SANGAT MULIA INI DENGAN AGENDA PENJELASAN BUPATI PARIGI MOUTONG TERHADAP PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN  PERTANGGUNG-JAWABAN (LKPJ) BUPATI PARIGI MOUTONG TAHUN ANGGARAN 2019 YANG TELAH DIAJUKAN DAN SELANJUTNYA UNTUK DIBAHAS PADA MASA PERSIDANGAN TAHUN 2020.

RAPAT PARIPURNA YANG TERHORMAT DAN HADIRIN YANG SAYA MULIAKAN…

DALAM KETENTUAN UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, DIJELASKAN BAHWA PEMERINTAHAN DAERAH ADALAH PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MENURUT ASAS OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN DENGAN PRINSIP OTONOMI SELUAS-LUASNYA DALAM SISTEM DAN PRINSIP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

SELANJUTNYA DITEGASKAN BAHWA PEMERINTAH DAERAH ADALAH KEPALA DAERAH SEBAGAI UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH YANG MEMIMPIN PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH OTONOM DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ADALAH LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH.

SEHINGGA JELAS KITA KETAHUI BERSAMA BAHWA PEMERINTAH DAERAH ADALAH KEPALA DAERAH BERSAMA DENGAN ANGGOTA DPRD. ARTINYA, KEDUDUKAN DPRD DAN KEPALA DAERAH BESERTA JAJARANNYA ADALAH MITRA SEJAJAR, DAN BERSAMA-SAMA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DIBERI MANDAT OLEH RAKYAT UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MEMPUNYAI FUNGSI YANG BERBEDA DIMANA DPRD MEMPUNYAI FUNGSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, ANGGARAN DAN PENGAWASAN, SEDANGKAN KEPALA DAERAH MELAKSANAKAN FUNGSI PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH DAN KEBIJAKAN DAERAH SEHINGGA TERBENTUK HUBUNGAN KERJA SECARA CHECKS AND BALANCES YANG LEBIH HARMONIS.

ASAS OTONOMI DAERAH MEMBERIKAN HAK, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN DAERAH UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT YANG DIARAHKAN UNTUK MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN PELAYANAN, PEMBERDAYAAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT. DI SAMPING ITU MELALUI PRINSIP OTONOMI LUAS  DALAM LINGKUNGAN STRATEGIS GLOBAL, DAERAH DIHARAPKAN MAMPU MENINGKATKAN DAYA SAING DENGAN MEMPERHATIKAN PRINSIP DEMOKRASI, PEMERATAAN, KEADILAN, KEISTIMEWAAN DAN KEKHUSUSAN SERTA POTENSI DAN KEANEKARAGAMAN DAERAH DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.  PENYAMPAIAN LKPJ INI SUDAH KAMI AWALI DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PENGANTAR NOMOR 045.2/1375/BAG.PUM TANGGAL 30 MARET 2020  PERIHAL LKPJ BUPATI PARIGI MOUTONG TAHUN ANGGARAN 2019, DENGAN MAKSUD DPRD KABUPATEN PARIGI MOUTONG UNTUK MENGAGENDAKAN PEMBAHASAN LKPJ TAHUN ANGGARAN 2019.

RAPAT PARIPURNA YANG TERHORMAT DAN HADIRIN YANG SAYA MULIAKAN…

UNTUK MEWUJUDKAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH YANG SEJALAN DENGAN UPAYA MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERTANGGUNGJAWAB SERTA MAMPU MENJAWAB TUNTUTAN PERUBAHAN SECARA EFEKTIF DAN EFESIEN SESUAI DENGAN PRINSIP TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, MAKA KEPALA DAERAH WAJIB MELAPORKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, PASAL 69 AYAT (1) UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, DISEBUTKAN BAHWA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH WAJIB MENYAMPAIKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN, DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. DAN DALAM PASAL 71 AYAT (2) KEPALA DAERAH MENYAMPAIKAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 69 AYAT (1) KEPADA DPRD YANG DILAKUKAN SATU KALI DALAM SATU TAHUN PALING LAMBAT TIGA BULAN SETELAH TAHUN ANGGARAN BERAKHIR. SELANJUTNYA PASAL 154 AYAT (1) HURUF (H) MENYATAKAN BAHWA DPRD MEMPUNYAI TUGAS DAN WEWENANG MEMINTA LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.

OLEH KARENA ITU SECARA NORMATIF LKPJ MEMILIKI ARTI PENTING BAGI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH. PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG-JAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH TAHUN 2019 INI DILAKSANAKAN UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN KONSTITUSIONAL KEPALA DAERAH DALAM MENYAMPAIKAN PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARAN PEMERINTAH DAERAH SELAMA SATU TAHUN ANGGARAN SECARA TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DALAM MENYAMPAIKAN INFORMASI ATAS KEBIJAKAN DAN HASIL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TAHUN 2019 YANG TELAH KITA SETUJUI BERSAMA DALAM PERATURAN DAERAH PENETAPAN APBD DAN PERUBAHAN APBD TAHUN 2019.

SELANJUTNYA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANGAN-UNDANGAN, SAYA AKAN MENYAMPAIKAN SECARA SINGKAT PENGANTAR DOKUMEN LKPJ INI UNTUK KEMUDIAN DIBAHAS OLEH DEWAN BERSAMA JAJARAN EKSEKUTIF SESUAI JADWAL YANG SUDAH DITETAPKAN. MATERI LKPJ KEPALA DAERAH DISUSUN BERDASARKAN RKPD YANG MERUPAKAN PENJABARAN TAHUNAN DARI RPJMD KABUPATEN PARIGI MOUTONG PERIODE TAHUN 2019-2023, PENYUSUNAN LKPJ TAHUN 2019 DIDASARKAN PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. SEDANGKAN SISTEMATIKA PENYUSUNANNYA DIDASARKAN PADA SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI PADA 22 JANUARI 2020 NOMOR 700/479/OTDA PERIHAL FORMAT LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ), DENGAN RUANG LINGKUP MATERI POKOK SEBAGAI BERIKUT :

1. HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH YANG MELIPUTI CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PERMASALAHAN DAN UPAYA PENYELESAIAN SETIAP URUSAN PEMERINTAHAN; DAN KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN OLEH KEPALA DAERAH DAN PELAKSANAANNYA; DAN
2. HASIL CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN YANG MEMUAT URUSAN PEMERINTAHAN, TUGAS PEMBANTUAN DAN HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA.

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ADALAH PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YAITU URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIBAGI ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA. DAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN YANG DISERAHKAN KE DAERAH YANG MENJADI DASAR PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH YANG MELIPUTI 6 (ENAM) URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR DAN 18 (DELAPAN BELAS) URUSAN TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR DAN 6 (ENAM) URUSAN PILIHAN.

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN ADALAH PENYELENGGARAAN TUGAS YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH PUSAT DAN DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI. PENUGASAN DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA DAERAH OTONOM UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT ATAU DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPADA DAERAH KABUPATEN/KOTA UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH PROVINSI.

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN ADALAH PENYELENGGARAAN KERJASAMA ANTAR DAERAH; KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA; KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH; PEMBINAAN BATAS WILAYAH; PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA; PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM; DAN TUGAS UMUM LAIN YANG DILAKSANAKAN MASING-MASING DAERAHOTONOM.

PEMAPARAN PADA SETIAP URUSAN MENJELASKAN POKOK-POKOK CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2019 YANG MERUPAKAN PENJABARAN TAHUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD). FOKUS PALING BESAR DALAM LKPJ TAHUN 2019 INI ADALAH TARGET ANGGARAN DAN REALISASI APBD, SESUAI KETENTUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 SEBAGAIMANA DISEBUTKAN DIATAS.

MENGACU PADA PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN ISU STRATEGIS YANG PERLU DISELESAIKAN DALAM JANGKA MENENGAH DAN BERPIJAK PADA PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RPJPD KABUPATEN PARIGI MOUTONG, MAKA VISI PEMBANGUNAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG ADALAH “MEMANTAPKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG TERDEPAN, MAJU, ADIL, MERATA, BERKELANJUTAN DAN BERDAYA SAING” DENGAN MISI SEBAGAI BERIKUT :

1. MEMANTAPKAN REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH YANG AKUNTABEL;
2. MEMANTAPKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG MAJU DAN MERATA DI SELURUH WILAYAH;
3. MEMAJUKAN KUALITAS DAN CAKUPAN LAYANAN PENDIDIKAN DAN MENGGALAKKANKESEHATAN BERDAYA SAING;
4. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG BERKEADILAN DAN MENGENTASKAN KEMISKINAN;
5. MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG ADIL DAN MENINGKATKAN INVESTASI BERBASIS PERTANIAN DAN PARIWISATA YANG BERDAYA SAING; (6) MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN, KECAMATAN TERDEPAN;
6. MENINGKATKAN PELESTARIAN LINGKUNGAN YANG BERKELANJUTAN DAN MITIGASI KEBENCANAAN; MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DISELURUH WILAYAH.

UPAYA DALAM MEWUJUDKAN VISI DAN MISI TERSEBUT DIJABARKAN KEDALAM 10 (SEPULUH) PROGRAM PRIORITAS. OLEH KARENA ITU, DALAM PENGANTAR PENYAMPAIAN LKPJ INI, SAYA INGIN MENYAMPAIKAN KEMBALI 10 (SEPULUH) PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2019 SEKALIGUS KETERKAITANNYA DENGAN SUBSTANSI URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT, 10 (SEPULUH) PRIORITAS PEMBANGUNAN INI BERTUJUAN UNTUK MEMENUHI SEMUA JANJI DAN MEMBERI BUKTI TERHADAP APA YANG MENJADI ASPIRASI DAN KEBUTUHAN MASYARAKAT, SERTA SEJUMLAH TANTANGAN YANG DIHADAPI OLEH KABUPATEN PARIGI MOUTONG DI MASA MENDATANG YANG DISINERGIKAN DENGAN PRIORITAS PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL SEBAGAI BERIKUT :

1. MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH MELALUI PENERAPAN PARIMO GO;
2. MEMBANGUN GENERASI YANG HANDAL DENGAN MENYEDIAKAN AKSES LAYANAN DASAR MELALUI PROGRAM PARIMO CERDAS;
3. MEMBANGUN GENERASI YANG HANDAL DENGAN MENYEDIAKAN AKSES LAYANAN DASAR MELALUI PROGRAM PARIMO SEHAT;
4. MENGURANGI KESENJANGAN ANTAR WILAYAH DAN PENGETASAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM GARDA MAS PARIMO;
5. MENGURANGI KESENJANGAN ANTAR WILAYAH DAN PENGETASAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM TAHURA PARIMO;
6. MENGURANGI KESENJANGAN ANTAR WILAYAH DAN PENGETASAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM PARIMO KHATULISTIWA;
7. UKM-IKM PARIMO MAJU
8. SATU MILYAR SATU KECAMATAN
9. MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP YANG MENOPANG PENGURANGAN RESIKO BENCANA MELALUI PROGRAM PARIMO HIJAU BERKELANJUTAN
10. PARIMO BERIMAN

PRIORITAS PEMBANGUNAN  TERSEBUT MERUPAKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2019 YANG TERTUANG DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN 2019-2023. DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2019, YANG DITUANGKAN DALAM 35 (TIGA PULUH LIMA) SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2019. SELANJUTNYA, DALAM DOKUMEN LKPJ INI BERISI DATA ATAU TABEL KEGIATAN APBD BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DAN PILIHAN. NOMENKLATURNYA SESUAI DENGAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIPKD). TABEL INI MERUPAKAN KOMPILASI ATAU DATA OLAHAN DARI APBD TAHUN 2019 YANG DIKELOMPOKKAN BERDASARKAN SUBSTANSI KEGIATAN KE DALAM 30 URUSAN PEMERINTAHAN, YANG DILAKSANAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG DAN MERUPAKAN ALAT BANTU UNTUK MENGIDENTIFIKASI KEGIATAN DI APBD BERDASARKAN OPD PELAKSANA, BERAPA JUMLAH ANGGARAN DAN BERAPA REALISASINYA, SERTA DESKRIPSI RINGKAS TENTANG KEGIATAN MASING-MASING OPD BERDASARKAN RPJMD DAN RKPD. SEDANGKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN YANG DISAMPAIKAN PADA LKPJ INI ADALAH LAPORAN SEBELUM AUDIT DARI BPK TERHADAP KINERJA KEUANGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG.

RAPAT PARIPURNA YANG TERHORMAT DAN HADIRIN YANG SAYA MULIAKAN…

APBD KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2019 TELAH DITETAPKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG APBD KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN ANGGARAN 2019 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TENTANG APBD KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN ANGGARAN 2019.

1. PENDAPATAN

BERDASARKAN PERDA PENETAPAN DAN PERUBAHAN APBD TERSEBUT, PENDAPATAN SETELAH APBD PERUBAHAN ADALAH SEBESAR RP.1.775.569.971.347,00 (SATU TRILIUN TUJUH RATUS TUJUH PULUH LIMA MILYAR LIMA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU TIGA RATUS EMPAT PULUH TUJUH RUPIAH) DAN TEREALISASI SEBESAR RP.1.758.859.706.899,43 (SATU TRILIUN TUJUH RATUS LIMA PULUH DELAPAN MILYAR DELAPAN RATUS LIMA PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS ENAM RIBU DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN KOMA EMPAT TIGA RUPIAH) DENGAN PERSENTASE CAPAIAN 99,06% DARI TARGET YANG DIRENCANAKAN. PENDAPATAN DAERAH TERDIRI DARI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA PERIMBANGAN, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH, ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA TAHUN 2019 DITARGETKAN SEBESAR RP.195.187.969.885,00 (SERATUS SEMBILAN PULUH LIMA MILYAR SERATUS DELAPAN PULUH TUJUH JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH SEMBILAN RIBU DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH LIMA RUPIAH) DAN TEREALISASI SEBESAR RP.186.487.224.309,43 (SERATUS DELAPAN PULUH ENAM MILYAR EMPAT RATUS DELAPAN PULUH TUJUH JUTA DUA RATUS DUA PULUH EMPAT RIBU TIGA RATUS SEMBILAN KOMA EMPAT TIGA RUPIAH) DENGAN PERSENTASE CAPAIAN 95,47% DARI TARGET YANG DIRENCANAKAN. PENDAPATAN ASLI DAERAH TERDIRI DARI :

• HASIL PAJAK DAERAH DITARGETKAN SEBESAR 14.443.000.000,00 (EMPAT BELAS MILYAR EMPAT RATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA RUPIAH) DAN TEREALISASI SEBESAR RP.17.065.028.499,44 (TUJUH BELAS MILYAR ENAM PULUH LIMA JUTA DUA PULUH DELAPAN RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN KOMA EMPAT EMPAT RUPIAH) ATAU DENGAN PERENTASE CAPAIAN 118,15%
• HASIL RETRIBUSI DAERAH DITARGETKAN SEBESAR 12.378.952.401,00 (DUA BELAS MILYAR TIGA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH DUA RIBU EMPAT RATUS SATU RUPIAH) DAN TEREALISASI SEBESAR RP.14.745.387.532,00 (EMPATBELAS MILYAR TUJUH RATUS EMPAT PULUH LIMA JUTA TIGA RATUS DELAPAN PULUH TUJUH RIBU LIMA RATUS TIGA PULUH DUA RUPIAH) ATAU DENGAN PERENTASE CAPAIAN 119,12%
• PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DITARGETKAN SEBESAR 1.658.666.404,00 (SATU MILYAR ENAM RATUS LIMA PULUH DELAPAN JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH ENAM RIBU EMPAT RATUS EMPAT RUPIAH) DAN TEREALISASI SEBESAR RP.1.616.145.686,00 (SATU MILYAR ENAM RATUS ENAMBELAS JUTA SERATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU ENAM RATUS DELAPAN PULUH ENAM RUPIAH) ATAU DENGAN PERENTASE CAPAIAN 97,44%
• LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH DITARGETKAN SEBESAR 166.707.351.080,00 (SERATUS ENAM PULUH ENAM MILYAR TUJUH RATUS TUJUH JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH SATU RIBU DELAPAN PULUH RUPIAH) DAN TEREALISASI SEBESAR RP.153.060.662.591,99 (SERATUS LIMA PULUH TIGA MILYAR ENAM PULUH JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH DUA RIBU LIMA RATUS SEMBILAN PULUH SATU KOMA SEMBILAN SEMBILAN RUPIAH) ATAU DENGAN PERENTASE CAPAIAN 91,81%.

1. DANA PERIMBANGAN

PENERIMAAN DANA PERIMBANGAN TAHUN 2019 DENGAN TARGET YANG DITETAPKAN SEBESAR RP. 1.212.348.717.262,00 (SATU TRILYUN DUA RATUS DUA BELAS MILYAR TIGA RATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS TUJUH BELAS RIBU DUA RATUS ENAM PULUH DUA RUPIAH) DAN TEREALISASI SEBESAR RP. 1.205.269.677.292,00 (SATU TRILYUN DUA RATUS LIMA MILYAR DUA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU DUA RATUS SEMBILAN PULUH DUA RUPIAH) ATAU 99,42%. KONTRIBUSI TERBESAR PENCAPAIAN TARGET INI BERASAL DARI DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA ALOKASI UMUM. DANA PERIMBANGAN TERDIRI DARI (A) DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK; (B) DANA ALOKASI UMUM; DAN, (C) DANA ALOKASI KHUSUS, DAPAT DIRINCI SEBAGAI BERIKUT:

• DANA BAGI HASIL PAJAK/ BAGI HASIL BUKAN PAJAK

DANA BAGI HASIL PAJAK TAHUN 2019 DITARGETKAN SEBESAR RP. 10.824.895.804,00 (SEPULUH MILYAR DELAPAN RATUS DUA PULUH EMPAT JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU DELAPAN RATUS EMPAT RUPIAH) DAN TEREALISASI SEBESAR RP. 9.116.959.865,00 (SEMBILAN MILYAR SERATUS ENAMBELAS JUTA SEMBILAN RATUS LIMA PULUH SEMBILAN RIBU DELAPAN RATUS ENAM PULUH LIMA RUPIAH) ATAU 87,65%, DAN DANA BAGI HASIL BUKAN PAJAK PADA TAHUN 2019 DITARGETKAN SEBESAR RP. 23.131.947.257,00 (DUA PULUH TIGA MILYAR SERATUS TIGA PULUH SATU JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH TUJUH RIBU DUA RATUS LIMA PULUH TUJUH RUPIAH) TEREALISASI SEBESAR RP.18.942.884.451,00 (DELAPAN BELAS MILYAR SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH DUA JUTA DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH EMPAT RIBU EMPAT RATUS LIMA PULUH SATU RUPIAH) ATAU 81,89% DARI TARGET YANG DIRENCANAKAN.

• DANA ALOKASI UMUM (DAU)

DANA ALOKASI UMUM (DAU) TAHUN 2019 DITARGETKAN SEBESAR RP.786.953.211.000,00 (TUJUH RATUS DELAPAN PULUH ENAM MILYAR SEMBILAN RATUS LIMA PULUH TIGA JUTA DUA RATUS SEBELAS RIBU RUPIAH) DAN TEREALISASI SEBESAR 100.00% DARI TARGET YANG DITETAPKAN.

• DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2019 DITARGETKAN SEBESAR RP.391.438.663.201,00 (TIGA RATUS SEMBILAN PULUH SATU MILYAR EMPAT RATUS TIGA PULUH DELAPAN JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH TIGA RIBU DUA RATUS SATU RUPIAH) DAN TEREALISASI SEBESAR RP.390.256.621.976,00 (TIGA RATUS SEMBILAN PULUH MILYAR DUA RATUS LIMA PULUH ENAM JUTA ENAM RATUS DUA PULUH SATU RIBU SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH ENAM RUPIAH) ATAU TEREALISASI 99,70% DARI TARGET YANG DITETAPKAN.

1. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH PADA APBD KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2019 DENGAN TARGET SEBESAR RP.368.033.284.200,00 (TIGA RATUS ENAM PULUH DELAPAN MILYAR TIGA PULUH TIGA JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH EMPAT RIBU DUA RATUS RUPIAH) DAN TEREALISASI SEBESAR RP.367.102.805.298,00 (TIGA RATUS ENAM PULUH TUJUH MILYAR SERATUS DUA JUTA DELAPAN RATUS LIMA RIBU DUA RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RUPIAH) ATAU 99,75%. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH TERDIRI DARI :

• PENDAPATAN HIBAH DITARGET SEBESAR 80.080.442.448,00 (DELAPAN PULUH MILYAR DELAPAN PULUH JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU EMPAT RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RUPIAH) DAN TEREALISASI SEBESAR RP. 77.825.440.703,00 (TUJUH PULUH TUJUH MILYAR DELAPAN RATUS DUA PULUH LIMA JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH RIBU TUJUH RATUS TIGA RUPIAH) DENGAN PERENTASE 97,18%.
• DANA BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA DITARGETKAN SEBESAR 44.144.190.752,00 (EMPAT PULUH EMPAT MILYAR SERATUS EMPAT PULUH EMPAT JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH RIBU TUJUH RATUS LIMA PULUH DUA RUPIAH) DAN TEREALISASI SEBESAR RP. 45.580.478.608,00 (EMPAT PULUH LIMA MILYAR LIMA RATUS DELAPAN PULUH JUTA EMPAT RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU ENAM RATUS DELAPAN RUPIAH) ATAU DENGAN PERENTASE CAPAIAN 103,25%
• DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS DITARGETKAN SEBESAR 235.010.486.000,00 (DUA RATUS TIGA PULUH LIMA MILYAR SEPULUH JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH) DAN TEREALISASI SEBESAR RP. 235.010.485.987,00 (DUA RATUS TIGA PULUH LIMA MILYAR SEPULUH JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH TUJUH RUPIAH) ATAU DENGAN PERENTASE CAPAIAN 100.00%
• BANTUAN KEUANGAN DITARGETKAN SEBESAR 8.798.165.000,00 (DELAPAN MILYAR TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN JUTA SERATUS ENAM PULUH LIMA RIBU RUPIAH) DAN TEREALISASI SEBESAR RP. 8.686.400.000,00 (DELAPAN MILYAR ENAM RATUS DELAPAN PULUH ENAM JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH) ATAU DENGAN PERENTASE CAPAIAN 98,73%

PROPORSI TERBESAR PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG MASIH DARI POS DANA PERIMBANGAN YANG JUMLAH REALISASI MENCAPAI RP.1.205.269.677.292,00 (SATU TRILYUN DUA RATUS LIMA MILYAR DUA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU DUA RATUS SEMBILAN PULUH DUA RUPIAH) ATAU 68,53%, DARI TOTAL PENDAPATAN KABUPATEN, SEDANGKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KITA MASIH BERKISAR PADA PROPORSI 10,60% ATAU SEBESAR RP.186.487.224.309,43 (SERATUS DELAPAN PULUH ENAM TRILYUN EMPAT RATUS DELAPAN PULUH TUJUH MILYAR DUA RATUS DUA PULUH EMPAT JUTA TIGA RATUS SEMBILAN RIBU RUPIAH), LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH TEREALISASI SEBESAR RP.367.102.805.298,00 (TIGA RATUS ENAM PULUH TUJUH MILYAR SERATUS DUA JUTA DELAPAN RATUS LIMA RIBU DUA RATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RUPIAH) ATAU 20,87% DARI TOTAL PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG. BAGAIMANAPUN, INI HARUS MENJADI PERHATIAN KITA, DAN LANGKAH JAJARAN EKSEKUTIF UNTUK BERUPAYA MENGEMBANGKAN KAPASITAS KEUANGAN DAERAH MUDAH-MUDAHAN MENEMUKAN SOLUSI YANG LEBIH KOMPREHENSIF, SEHINGGA KABUPATEN PARIGI MOUTONG MENJADI KABUPATEN YANG MANDIRI DAN KETERGANTUNGAN PADA PENDAPATAN TRANSFER BISA MULAI DIKURANGI.

2. BELANJA DAERAH

BELANJA DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG PADA TAHUN 2019 DIANGGARKAN SEBESAR RP.1.821.673.920.266,99 (SATU TRILYUN DELAPAN RATUS DUA PULUH SATU MILYAR ENAM RATUS TUJUH PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS DUA PULUH RIBU DUA RATUS ENAM PULUH ENAM KOMA SEMBILAN SEMBILAN RUPIAH) DAN DAPAT DIREALISASIKAN RP. 1.666.260.332.220,93 (SATU TRILYUN ENAM RATUS ENAM PULUH ENAM MILYAR DUA RATUS ENAM PULUH JUTA TIGA RATUS TIGA PULUH DUA RIBU DUA RATUS DUA PULUH KOMA SEMBILAN TIGA RUPIAH) ATAU MENCAPAI 91,47% YANG PERINCIANNYA SEBAGAI BERIKUT :

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG DIANGGARKAN SEBESAR 1.018.972.678.167,62 (SATU TRILYUN DELAPANBELAS MILYAR SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH DUA JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU SERATUS ENAM PULUH TUJUH KOMA ENAM DUA RUPIAH) DAN DAPAT DIREALISASIKAN SEBESAR RP.925.942.252.596,71 (SEMBILAN RATUS DUA PULUH LIMA MILYAR SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH DUA JUTA DUA RATUS LIMA PULUH DUA RIBU LIMA RATUS SEMBILAN PULUH ENAM KOMA TUJUH SATU RUPIAH) ATAU 90,87%, BELANJA INI MERUPAKAN BELANJA YANG DIANGGARKAN TIDAK TERKAIT SECARA LANGSUNG DENGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN.
2. BELANJA LANGSUNG DIANGGARKAN SEBESAR 802.701.242.099,37 (DELAPAN RATUS DUA MILYAR TUJUH RATUS SATU JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU SEMBILAN PULUH SEMBILAN KOMA TIGA TUJUH RUPIAH) DAN TEREALISASI SEBESAR RP.740.318.079.624,22 (TUJUH RATUS EMPAT PULUH MILYAR TIGA RATUS DELAPANBELAS JUTA TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU ENAM RATUS DUA PULUH EMPAT KOMA DUA DUA RUPIAH) ATAU 92,23%. BELANJA INI MERUPAKAN BELANJA YANG DIANGGARKAN TERKAIT DENGAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN SUMBER DARI APBD KABUPATEN PARIGI MOUTONG

RAPAT PARIPURNA YANG TERHORMAT DAN HADIRIN YANG SAYA MULIAKAN…

DEMIKIAN YANG DAPAT DISAMPAIKAN PADA KESEMPATAN INI DALAM AGENDA PENJELASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI PARIGI MOUTONG TAHUN ANGGARAN 2019. SELANJUTNYA DOKUMEN LKPJ INI AKAN DIBAHAS LEBIH MENDALAM OLEH DEWAN BERSAMA OPD TERKAIT SESUAI JADWAL YANG TELAH DIAGENDAKAN. DEMIKIAN SEMOGA BERKENAN KEPADA KITA SEMUA DAN DIHARAPKAN DAPAT BERKENAN JUGA KEPADA MASYARAKAT KABUPATEN PARIGI MOUTONG.

SEKIAN DAN TERIMAKSIH

ASSALAMUALAIKUM WB.WB, SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEKALIAN.

OM SANTI SANTI SANTI OM

                                                                                           BUPATI PARIGI MOUTONG

                                                                                         SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU