Berkualitas atau tidaknya hasil pekerjaan konstruksi baik pada tahapan proses maupun pasca pembangunannya, sangat dititik beratkan dengan profesionalisme semua pihak yang terkait didalamnya. Pun demikian dengan partisipasi aktif pengawas lapangan selaku perpanjangan tangan pemerintah dalam mengawal proses pembangunan infrastruktur.
Laporan : Al-Faiz
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong khususnya Bupati, H Samsurizal Tombolotutu, sangat meresepon dan peduli dengan pelaksanaan pembangunan di daerah ini. Termasuk diantaranya pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang bersentuhan secara langsung ataupun tidak dengan masyarakat.
Sedini mungkin, segala kemungkinan yang berpotensi buruk dalam pelaksanaan kerja konstruksi tersebut dilakukan, dengan harapan proses dan hasil dari infrastruktur yang diadakan sesuai dengan mekanisme secara tehnis maupun secara administratif, dan paling terpenting adalah kualitas dari pembangunan tersebut.
Berangkat dari kebutuhan tersebut, Bupati belum lama ini menggelar rapat koordinasi bersama seluruh pengawas lapangan pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Parigi Moutong, yang bertugas mengawal pelaksanaan pembangunan infrastruktur tahun 2016 di intansi tehnis itu.
Pada pertemuan sehari bersama semua pengawas lapangan pekerjaan fisik itu, Bupati menekankan bahwa seluruh pengawas lapangan dalam bekerja harus selalu menegakkan asas profesionalisme.
Beberapa hal kata dia yang mesti dilakukan dalam mendukung profesionalisme ini, salah satu diantaranya adalah dalam bekerja, seluruh pengawas harus mengutamakan kualitas fisik dan mutu pekerjaan.
Ini katanya menjadi faktor penting karena harus setimpal antara anggaran yang dikeluarkan untuk pembiayaan pembangunan dengan kualitas maupun mutu pekerjaan fisik yang dihasilkan.
“Inti dari pekerjaan infrastruktur ini adalah mengahasilkan bangunan yang berkualitas terutama pada fisiknya. Saya harap tidak ada yang main-main dengan pekerjaan dilapangan, dan pengawas lapangan punya tanggung jawab untuk mengawal proses pembangunan fisik tersebut,” terang Bupati.
Hal lain yang menjadi kewajiban dari pelaksanaan pengawasan adalah teliti dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Ketelitian pun harus juga dibarengi dengan ketegasan mengambil tindakan.
Bila menemukan ada beberapa langkah yang keliru dalam proses pengerjaan oleh pihak rekanan, maka hasil pengawasan dan evaluasi tersebut harus ditindak lanjuti. Bila perlu untuk mengantisipasi agar kekeliruan-kekeliruan tidak terjadi lagi, maka harus disampaikan sesesuai dengan mekanisme yang mengatur dan harus tegas penyampaiannya.
Sikap profesionalisme lainnya yang harus dijaga para pengawas dalam aktifitasnya juga menyangkut tentang kedisiplinan. Bagaimana niat ingin berbuat baik dalam tugas namun tidak dibarengi dengan kedisiplinan. ini tentunya kata Bupati tidak berbanding lurus antara keinginan dan harapan.
Kedisiplinan juga terkait dengan keaktifan pengawas saat melakukan tugasnya dilapanga. Jangan sampai pengawas justru jarang dan malas turun ke lapangan.
“Bila hal tersebut (tidak disiplin) sampai terjadi, maka sudah dapat dipastikan upaya dalam mengawas pelaksanaan pembangunan fisik yang berkualitas kemungkinan besar tidak tercapai. Saya tidak menginginkan hal itu sampai terjadi,” tegasnya.
Faktor lain agar profesionalisme ini tetap terjaga lanjut Bupati yakni hindari pelaksanaan pengawasan yang dipangaruhi hal yang bersifat politis. Pengawas lapangan diharapkan tidak terpengaruh dengan kondisi maupun hal-hal lainnya yang berbau politis.
Pengawas lapangan juga dituntut untuk mampu mengarahkan dan mengoreksi setiap pekerjaan. dengan kualitas kemampuan tehnis yang dimiliki, pengawas harus mampu memberikan arahan kepada para pekerja maupun rekanan pelaksana untuk tetap sesuai dengan koridornya.
Bila dalam pelaksanaannya terjadi hal yang menyimpang dari pandangan tehnis termasuk tidak sesuai dengan bestek, maka menjadi tugasnya untuk melakukan koreksi sesuai dengan kewenangan yang diberikan.
Meskipun diberikan kewenangan selaku perwakilan pemerintah maupun instansinya dilapangan, namun sikap sombong dan congkak harus diminimalisir bahkan harus dihindari. Penyalahgunaan kewenangan yang diberikan sangat berdampak negatif dengan terjadinya hubungan kerja sama yang baik antara pemerintah dan pelaku konstruksi.
“Jangan menyalahgunakan keweangan yang diberikan, apalagi sampai menjadi sombong dan congkak,” katanya.
Selalu menjaga komunikasi yang baik antar sesama pihak terkait. Karena keberadaan pengawas dilapangan selaku representasi pemerintah saling berkoneksi dengan pekerja maupun perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia selaku mitra dilapangan.
Komunikasi yang baik akan berdampak positif dengan tujuan pelaksanaan pembangunan itu sendiri.
Tidak jarang, dilapangan pengawas akan berbenturan dengan masalah dan penyelesaiaan masalah tersebut yang diluar batas kewenanganannya yakni pengambilan kebijakan. Bila hal tersebut sampai terjadi, maka sedapat mungkin semua masalah tersebut dilaporkan kepada atasan.
“Meskipun diberikan kewenangan, namun ada pembatasan dari hal tersebut yang berada diluar batas kebijakan lapangan. Tentunya langkah yang harus diambil adalah secepatnya melaporkan kondisi tersebut secara objektif kepada pimpinan baik itu kepada PPK maupun pimpinan SKPD,” terangnya.
Dirinya percaya bahwa semua pengawas lapangan yang diberi tugas ke lapangan merupakan orang-orang yang teruji secara keilmuan dan tidak sedikit pula yang sudah berpengalaman. Olehnya ia berharap semua pengawas bisa menjalankan semua tugasnya dengan baik dan mendukung terciptanya kualitas pekerjaan fisik lapangan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.*****
