PARIGI MOUTONG – Meminalisir penyebaran isu provokatif tentang isu primordialisme serta isu sara sehingga tidak berkembang menjadi konflik sosial selama proses Pemilihan Bupati (Pilbub) serentak 2018, Polres Parigi Moutong membentuk Satgas Nusantara.
Kapolres Parigi Moutong, AKBP Sirajuddin Ramly mengatakan, pembentukan Satgas Nusantara merupakan tindak lanjut pembentukan Satgas pada tingkat Polda dan Mabes Polri yang bertujuan mengantisipasi terjadinya konflik sosial, demi menjaga persatuan dan kesatuan.
“Konsekwensinya kalau terjadi konflik sosial, ya Kapolres sebagai penanggung jawab wilayah yang harus bertanggung jawab dan siap untuk di lengserkan. Itu memang perintah dari bapak Kapolri,” ujar Sirajuddin kepada sejumlah wartawan, Kamis (8/2).
Masyarakat Parigi Moutog kata Kapolres, merupakan masyarakat plural terdiri dari beragam suku, ras, agama dan kelompok. Melihat secara objektif upaya untuk mempertentangkan masalah perbedaan itu selama Pilbup, hampir tidak pernah terjadi.
“Jika ada kegiatan unjuk rasa yang digagas oleh kelompok di Parigi, saya fikir itu hal yang wajar. Sebab itu merupakan dinamika dalam sebuah negara demokrasi,” katanya.
Terkait satgas, ada empat sub tugas diantaranya manajemen sosial, manajemen media, kemitraan dan penegakan hukum. Ada dua pendekatan yang dilakukan diantaranya pendekatan yang sifatnya lebih halus dan pendekatan penegakan hukum. AKSA
