PARIGI MOUTONG, SONGULARA.COM – Sebanyak 1.133 nelayan di Kabupaten Parigi Moutong kini mendapatkan perlindungan jaminan sosial melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah tersebut merupakan hasil koordinasi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase, mengatakan alokasi tersebut merupakan tindak lanjut dari upaya pemerintah daerah memperjuangkan perlindungan sosial bagi nelayan yang menghadapi risiko pekerjaan tinggi.
“Beberapa waktu lalu kita di KKP meminta asuransi perlindungan nelayan. Alhamdulillah, kita mendapat lebih dari seribu nelayan. Sementara jumlah nelayan kita kurang lebih 15 ribu orang. Ini akan terus kita perjuangkan agar jumlah penerimanya bisa ditambah,” ujarnya.
Hal itu disampaikan Erwin seusai menghadiri rapat kerja petugas lapangan dan penyuluh perikanan yang dirangkaikan dengan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan di Parigi, Senin, 9 November 2026.
Menurut Erwin, perlindungan jaminan sosial menjadi kebutuhan penting bagi nelayan mengingat pekerjaan mereka memiliki risiko kecelakaan yang tinggi, terutama ketika melakukan aktivitas penangkapan ikan di laut.
Dengan jumlah penerima saat ini, pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan untuk memperluas cakupan perlindungan agar semakin banyak nelayan memperoleh jaminan sosial.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Parigi Moutong, Mohammad Nasir, menjelaskan, penetapan 1.133 nelayan sebagai penerima perlindungan BPJS Ketenagakerjaan merupakan hasil koordinasi Bupati dengan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 14 Januari 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati memaparkan potensi sumber daya perikanan serta jumlah masyarakat yang menggantungkan penghidupan sebagai nelayan dan pelaku usaha perikanan di Parigi Moutong.
“Pada saat itu dipaparkan bahwa jumlah masyarakat nelayan dengan risiko pekerjaan tinggi mencapai sekitar 15 ribu orang. Alhamdulillah, dari hasil pertemuan tersebut, pada Oktober kami telah mendapatkan SK penetapan nelayan yang memperoleh BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 1.133 orang,” jelas Nasir.
Ia mengatakan, program tersebut memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja, termasuk apabila nelayan meninggal dunia saat menjalankan aktivitas melaut.
Manfaat perlindungan mencakup santunan bagi keluarga yang ditinggalkan serta beasiswa pendidikan bagi anak hingga jenjang perguruan tinggi sesuai ketentuan BPJS Ketenagakerjaan.
Selain memperjuangkan jaminan sosial, pemerintah daerah juga mendorong penguatan pendataan nelayan melalui koordinasi dengan penyuluh dan petugas teknis lapangan.
Nasir menilai, data yang valid menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memastikan berbagai program pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang tepat sasaran.
Salah satu instrumen pendataan tersebut adalah Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA). Kartu ini berfungsi sebagai identitas bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan.
“Kartu ini menjadi identifikasi bahwa mereka benar-benar berprofesi sebagai nelayan. Kartu tersebut juga menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh barcode yang berkaitan dengan program bagi nelayan,” pungkasnya.*
