PARIGI MOUTONG, SONGULARA.COM – Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mendapat tambahan kuota peremajaan kakao seluas 2.500 hektare dari Kementerian Pertanian. Tambahan ini meningkatkan alokasi bantuan bibit kakao dari sebelumnya setara 6,55 juta pohon menjadi sekitar 9,05 juta pohon. Penyaluran seluruh bibit tersebut direncanakan berlangsung pada November-Desember 2026.
Tambahan kuota itu diperoleh saat audiensi Bupati Parigi Moutong, H. Erwin Burase dengan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Selasa (27/10/2026). Rombongan diterima Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan, Dr. Abdul Roni Angkat, S.TP., M.Si.
Kepala Dinas TPHP Parigi Moutong, Dadan Priatna Jaya, mengatakan bibit untuk tambahan alokasi tersebut telah tersedia. Pemerintah daerah kini perlu mempercepat penyusunan CPCL agar penyaluran dapat dilakukan sesuai jadwal dan bersamaan dengan alokasi sebelumnya.
“Dari hasil pembicaraan dan dukungan kementerian, kuota kita di tambah untuk peremajaan 2500 hektar atau setara dengan 2,5 juta pohon untuk salur november dan desember 2026 ini.” Kata Dadan.
Dengan tambahan tersebut, alokasi peremajaan kakao mencapai 9.050 hektare, terdiri atas alokasi awal 6.550 hektare dan tambahan 2.500 hektare. Selain bantuan bibit, petani juga akan menerima biaya tanam sebesar Rp1,2 juta per hektare yang disalurkan langsung ke rekening kelompok tani.
Dadan menjelaskan, tambahan kuota itu diperoleh setelah Parigi Moutong berkesempatan memenuhi kekurangan dokumen CPCL dari Sulawesi Tenggara. Bupati Erwin Burase, kata dia, telah menginstruksikan Dinas TPHP untuk segera menuntaskan data calon penerima dan lokasi agar tambahan alokasi tersebut dapat dimanfaatkan.
“Bupati sangat mendukung, karna yang 2.500 ini ada kekurangan CPCL yang dari sulawesi tenggara yang kita penuhi, makanya perintahnya pak bupati ke dinas untuk segera menyiapkan CPCL,” kata Dadan.
Selain penambahan kuota peremajaan, audiensi tersebut membahas rencana pengembangan kakao dan kelapa melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) pada 2027. Parigi Moutong diproyeksikan menjadi lokasi percontohan pertama untuk pengembangan komoditas tersebut melalui skema satuan kerja mandiri. Namun, penetapan resminya masih menunggu surat dari Direktorat Jenderal Perkebunan.
“Parigi Moutong akan menjadi pilot pertama satker mandiri BPDP, itu menunggu surat dari Direktorat Jendral Perkebunan ke Parigi Moutong untuk di jadikan pilot pengembangan,” ujarnya.
Menurut Dadan, skema BPDP direncanakan mendukung kebutuhan sarana dan prasarana perkebunan, termasuk jalan produksi dan sarana produksi pertanian. Pengembangan kakao dan kelapa melalui skema tersebut direncanakan mulai pada 2027.
“Dari dana BPDP ini yang baru jalan dari kelapa sawit, untuk kakao dan kelapa pengembangannya dimulai tahun depan,” katanya.
Untuk mendukung pengembangan perkebunan pada tahun berikutnya, Pemkab Parigi Moutong mengusulkan peremajaan kakao seluas 8.000 hektare dan kelapa 1.500 hektare pada 2027. Pemerintah daerah juga mengusulkan pengembangan pala seluas 1.000 hektare, sementara dokumen usulan yang telah dimasukkan saat ini mencakup 500 hektare.
Pemanfaatan bantuan bibit kakao juga berpeluang diperluas di luar lahan perkebunan skala besar. Bibit dapat dimanfaatkan untuk lahan pekarangan rumah tangga, tempat ibadah, dan pondok pesantren sehingga manfaat program menjangkau lebih banyak masyarakat.
“Bantuan kakao yang 2.500 hektar ini bukan hanya untuk lahan perkebunan skala besar atau per kelompok tani, tapi berdasarkan penyampainnya pak direktur dan ketua kelompok kerja tanaman tahunan pak yakob ginting tadi, di sampaikan bantuan kakao ini juga bisa untuk lahan pekarangan masyarakat, lahan pekarangan tempat ibadah, lahan pekarangan pesantren yang kebetulan sejalan dengan programnya pak bupati,” ujar Dadan.
Dalam jangka panjang, Pemkab Parigi Moutong berharap pengembangan komoditas kakao dan kelapa dapat dilanjutkan hingga tahap hilirisasi. Kehadiran industri pengolahan di daerah diharapkan membuka peluang peningkatan nilai tambah hasil perkebunan sekaligus memperkuat ekonomi petani.
“Salah satu prioritas pak bupati untuk wilayah pengembangan itu di sektor perkebunan, jadi sentra kedepannya untuk hilirisasi prioritas, diharapkan pabrik atau pengolahan bisa ada di parigi moutong juga nantinya,” tutupnya.*
