PARIGI MOUTONG- DPRD Parigi Moutong mengkritisi Rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pemasukan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018.

Penyebabnya, dokumen pertanggungjawaban yang dibacakan oleh perwakilan Pemerintah daerah (Pemda) tidak mencantumkan data anggaran SILPA APBD Tahun 2018.

Anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar, I made Yastina, mempertanyakan, alasan data anggaran SILPA tidak dimasukkan dalam laporan pertanggungjawaban APBD Tahun 2018.

I Made Yastina juga mempertanyakan kinerja pemerintahan yang dianggap paling buruk dari pemerintahan sebelumnya.

Masalahnya, keseluruhan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2018 tidak mencapai target.

Yastina menjelaskan, baik itu aspek pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, keseluruhannya tidak mencapai target.

“Sehingga, kami menanyakan penjelasan detail, penyebab kegagalan pencapaian target tersebut,” ujarnya.

Hal berbeda disampaikan anggota DPRD dari Partai Hanura, Partai Hanura, Arif Alkatiri.

Arif juga mempertanyakan, tidak disertakannya laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada laporan tersebut.

Berikutnya, penyampaian pengantar dokumen pertanggungjawaban tanpa lampiran detail merupakan hal keliru yang dilakukan oleh Pemda.

“Kami meminta laporan detail tesebut, untuk dibahas pada agenda persidangan DPRD selanjutnya,” jelasnya.

Penyampaian pandangan umum setiap fraksi DPRD diserahkan secara tertulis kepada Pemda dan unsur pimpinan.

Rencananya, nggota DPRD akan melanjutkan rapat paripurna pembahasan raperda pertanggungjawaban Bupati APBD Tahun anggaran 2018, pada Jumat pekan ini. FAIZ