PARIGI MOUTONG – Delapan Fraksi DPRD Parigi Moutong melalui rapat paripurna, Kamis (13/7) menanggapi Raperda Atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2016 yang telah disampaikan Bupati dalam rapat paripurna sehari sebelumnya.
Melalui juru bicara masing-masing, sembilan fraksi memberikan tanggapan dan saran yang bervariasi.
Misalnya, Fraksi Gerindra memalui juru bicaranya Umi Isna Wangsih meminta Pemerintah Daerah (Pemda) lebih memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik dari sektor pajak pariwisata maupun pertanian.
Fraksi Gerindra juga mempertanyakan penyebab menurunnya belanja daerah pada tahun itu. Hal lain, Fraksi Gerindra juga meminta penjelasan Bupati soal Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2016 yang semakin besar jika dibandingkan tahun 2015.
Selain itu, Fraksi Gerindra mengharapkan, Pemda lebih mendorong program-program kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga program tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sedangkan Fraksi Demokrat dalam pandangannya yang disampaikan Suardi menyarankan kepada Pemda khusunya Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP) untuk fokus meningkatkan infastruktur seperti pekerjaan jalan di desa-desa.
“Karena kegiatan lain yang ada di desa sudah tercover oleh Anggaran Dana Desa (ADD)dan Dana Desa (DD),” ungkap Suardi.
Menyangkut aset daerah khususnya yang tidak bergerak, Fraksi Demokrat berharap Pemda mengupayakan melegalisasi semua aset yang ada di Parigi Moutong tersebut, sehingga kedepan tidak menjadi polemik lagi antara masyarakat dengan Pemda.
“Kita sudah berjalan hampir 14 tahun namun masih ada aset daerah yang diklaim oleh warga,” Kata Suardi.
Sementara Fraksi PDIP yang disampaikan melalui juru bicaranya ,Sumitro, meminta penjelasan Pemda terkait gaji guru yang hingga saat ini belum terbayarkan. AKSA
